Minta Bulog Tingkatkan Stok Beras Nasional, DPR: Jangan Berpikir Impor Dulu

Editor: Dera - Rabu, 22 Februari 2023 | 13:00 WIB

Sariagri - Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin mengaku menyayangkan stok nasional beras Bulog hanya sekitar 400 ribu ton. Menurutnya, angka ini tidak aman, baik untuk operasi pasar, maupun kebencanaan dan hal lainnya. Ia bilang, minimal stok yang harus dimiliki Bulog sekitar 1 hingga 1,5 juta ton.

"Setidaknya harusnya di gudang bulog itu ada minimal 1 juta dan 1,5 juta ton, itu yang digunakan untuk sifatnya operasi pasar. 400 ribu ton ini kita berharap, di bulan 2,3,4 ini ada panen raya, ini minimal bisa 1 sampai 1 juta ton, kalau ada saya kira dengan ada panen raya saat ini kami yakin bahwa ini cukup, tinggal bagaimana pengendalian harganya, artinya harusnya diperbanyak operasi pasar sehingga bisa mengurangi inflasi dan bisa mengurangi kenaikan harga di tingkat masyarakat," katanya usai meninjau Gudang GBB Punggaloba Perum Bulog Kendari, Sulawesi Tenggara, Senin, (20/2/2023).

Masalah lainnya yang menjadi persoalan adalah soal data yang menjadi acuan masing-masing instansi, menurut Andi harus ada kesepakatan antara BPS, Bappenas, Kementerian Pertanian, Bulog dan juga Badan Pangan Nasional, terkait data mana yang akan digunakan, sehingga tidak berbeda-beda. Menurut Andi, jika memang data yang dijadikan acuan adalah data BPS maka seharusnya ada potensi lebih dari 1 juta hektare panen, artinya peluang untuk memenuhi stok bulog menjadi satu hingga satu setengah juta ton sangat terbuka.

"Artinya bahwa harusnya memang kita jangan berpikir impor dulu, tapi bagaimana memaksimalkan penyerapan dalam negeri, artinya beras-beras dari petani kita dengan harga fleksibilitas, kenapa 2022 bulog tidak bisa mencapai target penyerapan dalam negeri karena harganya kalah bersaing dengan pedagang, ini jadi masalah dan sudah diperbaiki oleh pemerintah jadi mudah-mudahan dengan harga fleksibilitas ini bulog bisa punya stok beras di gudang-gudang kita seluruh Indonesia itu minimal 1,5 juta ton," tandasnya.

Pada saat pertemuan dengan Walikota Kendari, Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Perum Bulog, PT. Pupuk Indonesia (Persero) disampaikan bahwa lahan eksisting lahan padi sawah di Kota Kendari seluas 450 hektare, tersebar di wilayah Baruga dan Mandonga. Sehubungan dengan upaya pemenuhan kebutuhan pangan di Kota Kendari, Pemerintah Kota akan melaksanakan gerakan pangan murah di 48 titik Kota Kendari dengan daba BTT untuk pengendalian inflasi, bekerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan terkait.

Tim Komisi IV DPR RI menyampaikan bahwa Perum Bulog sebagai institusi negara yang ditugaskan untuk mendistribusikan dan memutus rantai pasokan komoditas beras agar tidak mahal. Untuk itu, harus diingat pentingnya peran dari Perum Bulog yang tidak hanya untuk memenuhi stok pangan saja, namun juga pangan yang terjangkau bagi masyarakat sekaligus membantu petani.

"Jadi sekali lagi bahwa dalam sebulan dua bulan ini tiga bulan ini Bulog, Pemerintah, Badan Pangan Nasional dan Kementan harus kerjasama bagaimana penyerapan beras dalam negeri, sehingga petaninya juga bisa tersenyum dengan harga yang baik, konsumen masyarakat juga bisa membeli beras dengan harga yang normal," katanya.

Sementara, Anggota Komisi IV DPR RI Alien Mus berharap Bulog dapat meningkatkan serapan terhadap petani padi hingga 100 persen, mengingat berdasarkan hasil tinjauan representasi terhadap petani padi hanya sekitar 70 hingga 80 persen. Apalagi Sulawesi merupakan daerah yang sangat luas dan salah satunya juga penghasil pangan khususnya untuk beras ada di Sulsel dan Sultra.  

"Jadi saya harapkan sebenarnya ketersediaan pangan khususnya di beras masih tetap terjaga, tapi masalah yang paling krusial adalah dibilang ada beras tapi di pasar harganya tinggi ini yang menjadi masalah yang paling besar untuk masyarakat khususnya juga di Sultra," ucapnya, seperti dilansir laman resmi DPR RI.

Apalagi, Alien melanjutkan menjelang Ramadan dan Lebaran 2023 dan juga memasuki masa panen raya bagi para petani padi dan beras ini. Sehingga dirinya berharap Pemerintah memiliki data yang tepat, baik dari BPS, Bappenas, Kementan, Bulog atau Badan Pangan Nasional, hingga akhiernya data yang dihadirkan tidak simpang siur.