Teka-teki di Balik Dugaan Data Palsu Food Estate

Editor: Dera - Rabu, 18 Januari 2023 | 15:00 WIB

Sariagri - Food Estate memang menjadi salah satu program pemerintah yang digadang-gadang mampu menjaga ketahanan pangan nasional. Konsep pengembangan pangan yang dilakukan secara terintegrasi ini mencakup pertanian, perkebunan, bahkan peternakan di suatu kawasan.

Pemerintah pun terus mendorong pengembangan lumbung pangan atau Food Estate di berbagai daerah di Tanah Air, mulai dari Sumatera hingga Papua. Bahkan di tahun 2023, Kementerian Pertanian (Kementan) menyiapkan anggaran dana alokasi khusus (DAK) fisik untuk pengembangan program Food Estate dan penguatan kawasan sentra produksi pangan sebesar Rp2,3 triliun.

Namun, program yang menghabiskan anggaran triliunan rupiah itu tak sepenuhnya berjalan mulus. Food Estate justru menuai polemik dan banjir kritikan dari berbagai kalangan, hingga dianggap sebagai "proyek gagal".

Data Palsu Food Estate

Di awal tahun 2023, isu Food Estate kian bergulir panas. Komisi IV DPR RI secara blak-blakan menuding proyek yang berada di bawah naungan Kementerian Pertanian (Kementan) itu dipenuhi dengan data-data palsu.

Ketua Komisi IV DPR RI Sudin seacara tegas meminta Kementan jujur terkait kondisi perkembangan Food Estate di lapangan. Pasalnya, dirinya memiliki bukti jika ada beberapa mesin pertanian di Kawasan Food Estate yang mangkrak. 

"Kami Komisi IV sudah menyiapkan Panja (Panitia Kerja) Food Estate. Bahkan beberapa teman-teman mengusulkan dibikin Pansus (Panitia Khusus) karena disitu banyak data yang palsu," kata Sudin saat Rapat kerja Komisi IV DPR RI dengan Kementerian Pertanian di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (16/1/2023). 

Lebih lanjut pihaknya mengingatkan kementerian yang dipimpin oleh Syahrul Yasin Limpo tersebut soal kebijakan Automatic Adjustment pada anggaran belanja Kementerian Pertanian. 

“Perlu diperhatikan adalah masih adanya temuan BPK di Kementerian Pertanian, yang dapat diartikan dengan masih adanya kegiatan dan program yang bermasalah, bahkan ada yang gagal atau tidak mencapai target, seperti Food Estate,” sambungnya. 

Mentan Angkat Bicara

Menjawab tudingan data palsu Food Estate, Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) langsung menepisnya . Politisi NasDem tersebut justru langsung melempar tanggung jawab soal keakuratan data Food Estate kepada Badan Pusat Statistik (BPS).

"Aku nggak tahu itu. Data BPS kau tanya. BPS itu digaji untuk itu," jawab Mentan usai Rapat Kerja bersama Komisi IV DPR RI, di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (16/1/2023).

Namun pihaknya tak menampik, jika menjalankan proyek Food Estate tak semudah membalikan telapak tangan, lantaran banyaknya kendala yang dihadapi.

Sementara itu, BPS sendiri hingga kini belum memberikan keterangan terkait dugaan data palsu Food Estate Indonesia.

Nasib Food Estate

Di sisi lain, Pengamat sekaligus Guru Besar Institut Pertanian Bogor Dwi Andreas Santosa justru menilai wacana DPR untuk membentuk panitia khusus (pansus) Food Estate tidak diperlukan. Pihaknya meminta pemerintah sebaiknya fokus pada pembenahan lahan pertanian.

Menurutnya, hal pertama yang harus diperhatikan dalam program Food Estate adalah faktor kesesuaian tanah dan agro climate. Namun berdasarkan pengamatannya, faktor tersebut kerap dilanggar sehingga tanah maupun agro climate-nya tidak cocok dan terkesan dipaksakan untuk komoditas tertentu, yang berujung pada gagalnya proyek Food Estate.

Sementara itu, Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto mengatakan proyek Food Estate akan terus dilanjutkan meski dicap buruk oleh DPR RI. Menurutnya, ketersediaan pangan menjadi kunci kekuatan sebuah negara.

"Food Estate juga dilaksanakan," ungkap Prabowo di Rapat Pimpinan Kementerian Pertahanan Tahun 2023 di Jakarta, Rabu (18/1/2023).

"Saya kira nanti kita akan lihat tapi dari AD (anggaran dasar) kita istilahnya, saya lihat kemarin kita asesmen bahwa kita cukup mampu untuk menjaga stabilitas. Berapa tahun (food estate bertahan)? ya selama republik berdiri," pungkasnya.