Dikritik Untungkan Wilmar, Bapanas Susun Aturan Baru Harga Padi

Editor: Yoyok - Jumat, 3 Maret 2023 | 20:00 WIB

Sariagri - Badan Pangan Nasional (Bapanas) tengah merumuskan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah dan beras terbaru untuk melindungi petani di tengah panen raya semester I/2023. Ini dilakukan setelah Bapanas dikritik para petani lantaran HPP gabah/beras dinilai hanya menguntungkan korporasi perberasan seperti PT Wilmar Padi. 

“Kita sudah dengarkan pendapat dan masukan dari semua perwakilan. Kita sudah kantongi usulan-usulan angkanya. Selanjutnya akan kita analisis setiap opsi, terutama terkait dampaknya apabila opsi A, B, dan seterusnya diterapkan, bagaimana dampaknya terhadap inflasi, kesejahteraan petani, serta daya beli masyarakat,” ujar Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi  usai pertemuan Pembahasan HPP Gabah dan Beras tersebut dalam keterangan tertulisnya, Jumat (3/2/2023). 

Arief mengatakan pembahasan yang diinisiasi Bapanas menghadirkan seluruh stakeholder perberasan nasional, baik dari Kementerian dan Lembaga, Asosiasi dan organisasi petani serta pelaku usaha yang berlangsung di Bogor, Rabu (1/3/2023). 

Pertemuan itu sangat penting karena menentukan besaran harga pembelian pemerintah yang akan menjadi patokan dalam penyerapan gabah petani. Pertemuan ini juga sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk merangkul semua kelompok agar dapat menghasilkan HPP yang berkeadilan. 

Dalam pertemuan itu setiap perwakilan menyampaikan usulan besaran HPP Gabah Kering Panen (GKP) berdasarkan hasil perhitungan Struktur Ongkos Usaha Tani (SOUT). 

Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI) mengusulkan HPP GKP Rp5.700 per kg, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) mengusulkan Rp5.550 per kg, Serikat Petani Indonesia (SPI) mengusulkan Rp5.600 per kg. Kemudian, Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) mengusulkan Rp5.400 per kg, Aliansi Petani Indonesia (API) mengusulkan Rp5.800 per kg, dan Penggerak Pembangunan Masyarakat Desa (Gerbangmassa) mengusulkan Rp5.375 per kg. 

Sementara Kementerian Pertanian turut mengusulkan HPP berada di kisaran Rp4.800 per kg hingga Rp5.100 per kg dan BRIN mengusulkan harga GKP berkisar Rp4.850 per kg hingga Rp5.000 per kg. 

Menurut Arief, semua usulan akan diterima dan ditampung terlebih dahulu, setelah dianalisis selanjutnya akan dibawa ke tingkat pertemuan yang lebih tinggi. Dalam penetapannya nanti pemerintah pastinya akan mempertimbangkan dari berbagai sisi secara menyeluruh, baik dari sisi petani, pelaku usaha penggilingan, konsumen, pengendalian inflasi dan lainnya. 

“Tidak mungkin pemerintah hanya mengedepankan satu aspek dan kelompok saja. Pasti akan ada pertimbangannya, misal apabila ditetapkan terlalu tinggi bagaimana dampaknya terhadap komoditas lain. Namun yang pasti HPP GKP harga Rp4.200 per kg sudah tidak akan dipilih lagi,” ujarnya. 

Arief mengatakan, sesuai arahan Presiden semua pihak harus bersama-sama menjaga harga beras agar stabil, karena beras ini adalah salah satu komoditas yang memberikan andil terhadap inflasi.  

Arief berharap, apapun nanti yang menjadi keputusan, semua pihak diharapkan dapat menerima serta menjalankan dengan baik dan konsekuen, karena hal tersebut murni untuk kebaikan bersama dan untuk kemajuan ekosistem perberasan nasional.