DPR Desak Pemerintah Jamin Tenaga Harian Penyuluh Pertanian

Ilustrasi petani gandum India. (Foto: hurriyetdailynews)

Editor: M Kautsar - Selasa, 5 Juli 2022 | 19:00 WIB

Sariagri - Komisi IV DPR RI menerima audiensi dengan Forum Komunikasi Tenaga Harian Tenaga Lepas Bantu Penyuluh Pertanian Daerah (THL TBPPD) terkait perkembangan pertanian sebagai upaya mendukung peningkatan ketahan pangan serta perhatian terhadap kesejahteraan penyuluh pertanian.

Anggota Komisi IV DPR RI Luluk Nur Hamidah, Komisi IV dalam setiap rapat kerja dengan mitra kerja terkait selalu memberikan catatan kritis terhadap kinerja pemerintah termasuk dalam pembangunan pertanian serta kesejahteraan sumber daya manusianya.

“Penyuluh pertanian adalah ujung tombak dalam pembangunan ketahanan pangan. Keluhan (teman-teman penyuluh) mengenai kontrak kerja hingga intensif yang bermasalah akan kami tampung dan sampaikan saat rapat kerja. Komitmen politik kami adalah memperbaiki kondisi dari THL,” kata Luluk di Ruang Rapat Komisi IV DPR RI, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (5/7/2022).

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menyampaikan, pihaknya akan mendesak pemerintah untuk membuat skema yang berfokus pada perlindungan dan kesejahteraan THL TBPPD.

"Keberpihakan jangan hanya diberikan kepada guru saja, masih banyak tenaga honorer yang perlu diperhatikan salah satunya THL TBPPD. Jangan hanya mengenal narasi pengabdian tetapi lupa cara mensejahterakan,” tutup Luluk.

Baca Juga: DPR Desak Pemerintah Jamin Tenaga Harian Penyuluh Pertanian
Bukan dengan Jebakan Listrik, Ini Cara Jitu Membasmi Hama Tikus di Sawah

Sebelumnya, salah satu perwakilan Tenaga Lepas Bantu Penyuluh Pertanian Daerah menyampaikan, di Jawa Barat ada 5957 Desa dan penyuluh sebanyak 3511 orang. Mereka sudah bekerja sejak 2010.

Karenanya, harapan besar jika Komisi IV DPR RI bisa memfasilitasi dan memperjuangkan hak para penyuluh karena sudah lama berkontribusi kepada negara.