Komisi V DPR Dorong Bendungan Mujur Lombok Masuk Proyek Strategis Nasional

Kunjungan kerja Komisi V DPR RI di kantor bupati Lombok Tengah, Kamis (30/6/2022) (Antara/Ho-istimewa)

Editor: Arif Sodhiq - Kamis, 30 Juni 2022 | 17:25 WIB

Sariagri - Komisi V DPR RI mendorong pemerintah pusat melaksanakan rencana pembangunan Bendungan Mujur di Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

"Ini sebagai bentuk komitmen kami hadir langsung di Lombok Tengah, supaya rencana pembangunan Bendungan Mujur itu bisa terlaksana," ujar Wakil Ketua Komisi V DPR RI, H Andi Iwan Darmawan Aras saat melakukan kunjungan kerja dalam rangka rencana pembangunan bendungan Mujur di kantor bupati setempat, Kamis. 

Kunjungan Komisi V DPR RI itu diterima langsung Bupati Lombok Tengah, H Lalu Pathul Bahri, Ketua DPRD Lombok Tengah M Tauhid, Kepala BWS NTB, Perwakilan Kementerian PUPR dan Kepala OPD Lombok Tengah.

"Kami juga datang dalam rangka mendorong percepatan penyelesaian pembangunan bendungan" katanya.
??????
Proses pembangunan bendungan ini harus melalui beberapa tahapan dan proses Larap telah dilakukan oleh pemerintah daerah serta Detail Engineering Design (DED) bendungan Mujur telah selesai.

"DED bedungan itu tinggal dilakukan review yang akan menjadi dasar dalam penyusunan anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan," katanya.

Dari hasil pembahasan hari ini, terdapat beberapa persoalan di bawah yang harus diselesaikan  pemerintah daerah maupun Pemprov NTB. Target pembangunan bendungan itu biasanya membutuhkan waktu 3 hingga 5 tahun. Karena itu pihaknya mulai membahas pembangunan bendungan itu dengan cepat sehingga bisa dilaksanakan pada 2023 mendatang.

"Semoga bisa dilaksanakan 2023," katanya.

Dia mengatakan, dari proses pembebasan lahan, tinggal satu desa yang masih belum diselesaikan dan masih dalam tahap mediasi. Saat ini dibutuhkan komitmen pemerintah pusat sebagai sumber dana yang akan dialokasikan untuk pembangunan bendungan Mujur, karena belum masuk dalam proyek strategis nasional.

"Kita akan dorong supaya pembangunan bendungan Mujur ini masuk dalam proyek strategis nasional," katanya.

Sementara itu, Bupati Lombok Tengah, H Lalu Pathul Bahri mengatakan luas lahan pertanian di Lombok Tengah mencapai 45 ribu hektare dan menjadi lumbung pangan nasional. Namun, kondisi saat ini masih kekurangan air untuk kebutuhan lahan pertanian dan mendukung kawasan ekonomi khusus (KEK).

"Dengan adanya bendungan Mujur tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat dalam kebutuhan air dan pembangunan di KEK Mandalika," katanya.

Bupati menyampaikan terima kasih atas kehadiran anggota Komisi V DPR RI di Lombok Timur, sehingga apa yang direncanakan untuk pembangunan bendungan Mujur bisa terwujud. Pasalnya sudah puluhan tahun direncanakan, hingga saat ini belum ada kejelasan pembangunannya.

Baca Juga: Komisi V DPR Dorong Bendungan Mujur Lombok Masuk Proyek Strategis Nasional
Turki Berencana Capai Pertanian yang Ramah Iklim, Begini Caranya



"Kami telah sering turun bertemu masyarakat dan dihadapkan dengan persoalan masalah harga tanah, kapan dibayar serta siapa yang bertanggung jawab," katanya.

Video Terkait