Wujudkan Kedaulatan Pangan, DPR Minta BUMN Atasi Kelangkaan Pupuk

Ilustrasi Pupuk (Pixabay)

Editor: Dera - Jumat, 24 Juni 2022 | 20:00 WIB

Sariagri - Anggota Komisi VI DPR RI Sondang Tiar Debora Tampubolon meminta kepada PT Pupuk Indonesia (Persero) Provinsi Jawa Timur untuk dapat membantu mewujudkan kedaulatan pangan di Indonesia.

Menurutnya, untuk mewujudkan kedaulatan pangan, perlu adanya dukungan dari perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut dalam hal ketersediaan pupuk di lapangan yang memiliki kualitas terbaik dengan harga terjangkau.

“Sekali lagi kami sampaikan kepada perusahaan BUMN, di tengah-tengah pemulihan ekonomi nasional pasca COVID-19 ini, bagaimana bisa meningkatkan produktivitas daripada komoditas-komoditas yang ada di seluruh Indonesia. Jangan sampai negara berbisnis dengan rakyatnya,” tegas Sondang, seperti dilansir dari lama dpr.go.id. 

PT. Pupuk Indonesia (Persero) sebagai BUMN yang beranggotakan PT Pupuk Petrokomia Gresik, PT Pupuk Kaltim, Pupuk Iskandar Muda, Pupuk Sriwijaya, PT Mega Eltra dinilai penting guna mengemban penugasan Pemerintah untuk mengamankan pemenuhan kebutuhan pupuk nasional.

"Oleh karena itu tadi itu yang kami sampaikan dan menyambut baik para direksi dan jajarannya agar bisa bagaimana negara benar-benar hadir dan petani benar-benar merasakan kesejahteraan" ungkap politisi PDI-Perjuangan tersebut.

Baca Juga: Wujudkan Kedaulatan Pangan, DPR Minta BUMN Atasi Kelangkaan Pupuk
Harga Pupuk Melonjak Tajam, Ketahanan Pangan Global Terancam

Sondang Tampubolon pun meminta gambaran dan penjelasan dari PT Pupuk Indonesia dan holding, anak-anak perusahaan serta instansi dan pihak-pihak terkait dalam rangka memastikan terjaminnya pasokan pupuk serta stabilitas harga pupuk dalam negeri.

"Karena itu setelah kunjungan kali ini, kami akan terus melakukan koordinasi dan memanggil, baik Kementerian BUMN dan Kementerian Perdagangan untuk melakukan rapat yang dapat menghasilkan kebijakan yang benar-benar berpihak kepada masyarakat,” tandas legislator daerah pemilihan (dapil) DKI Jakarta I itu.

Video Terkait