Register Login

Home

Pertanian

Perikanan

Kehutanan

Ekonomi

Energi

Teknologi

Agri Video

Galeri

Lapsus

Indeks
Home>Pertanian

Laporan Khusus: Menabur Benih Perdamaian di Lahan Pertanian

Laporan khusus Menabur Benih Perdamaian di Lahan Pertanian

Editor: M Kautsar - Sabtu, 11 Juni 2022 | 18:45 WIB

Sariagri - Bertani menjadi kegiatan positif yang menyatukan manusia dengan alam, ternyata bisa menjadi mediasi pihak-pihak yang berkonflik. Kebutuhan akan pangan, dan sumber penghidupan membuat pertanian kerap dijadikan alat perdamaian, dengan alasan memenuhi kebutuhan hidup manusia.

Laporan Organisasi Pangan Dunia (FAO) berjudul "Farmer Seed System and Sustaining Peace" tahun 2018 menyebutkan pertanian menjadi salah satu peredam konflik. Sebab, kerawanan pangan akibat konflik dapat memperburuk konflik yang ada atau bahkan memicu konflik baru berkepanjangan.

Analisis FAO juga mengungkapkan, negara atau wilayah pasca konflik dengan kerawanan pangan yang tinggi maka 40 persen lebih mungkin terjadinya kembali konflik dalam rentang 10 tahun dibandingkan negara pasca konflik dengan kerawanan pangan yang rendah.

Pertanian juga mampu meredam konflik agraria yang berkaitan dengan ekonomi di antara pihak yang berseteru.

FAO menyebutkan, pertanian memperkuat hubungan dan membangun kepercayaan antara kelompok dan komunitas merupakan elemen penting untuk mencegah konflik berkepanjangan.

Misalnya saja seperti Program Pangan Dunia (The World Food Programme/WFP) oleh FAO pada tahun 2020 yang membentuk kelompok petani perempuan di Sierra Leone sebuah negara di Afrika Barat. Program ini melibatkan 150 petani dan melatihnya bertani di lahan rawa di pedalaman.

Sebelumnya, para petani perempuan kerap berkonflik dengan pertambangan rutil (sebuah mineral oksida yang terdiri dari titanium dioksida untuk pewarna putih cerah pada keramik dan cat). Kedua pihak dalam hal ini petani dan pekerja tambang saling memperebutkan wilayah demi kepentingan sumber pencahariannya masing-masing.

Mata pencaharian sendiri menjadi titik utama dalam memahami interaksi masyarakat dalam konteks sosial, politik, ekonomi dan lingkungan di mana mereka yang terlibat adalah navigatornya.

Ketegangan dan kekerasan mewarnai konflik antara petani dan pekerja tambang. Program WFP kemudian membentuk asosiasi petani perempuan, dan memanfaatkan lahan rawa di sebuah lembah pedalaman yang bebas dari aktivitas tambang. Namun, siapa sangka, lahan rawa di lembah pedalaman Matagelema itu punya potensi hasil pertanian yang sangat tinggi.

Para petani perempuan di Matagelema senang, hasil panen beras lebih banyak di lahan rawa hingga bisa memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya.

Laporan Khusus: Menabur Benih Perdamaian di Lahan Pertanian
Laporan Khusus: Menabur Benih Perdamaian di Lahan Pertanian

Mamie Fieka (39 tahun) seorang janda beranak lima mengaku dari hasil panen beras di lahan rawa itu dia punya pendapatan yang lebih besar hingga bisa membelikan anak-anaknya buku dan seragam sekolah.

"Ada peningkatan besar. Ini membuat kami mengangkat diri kami sendiri. Kerja keras adalah kerja keras, tetapi kebersamaan itu menyenangkan dan itulah keindahan," kata Mamie Fieka dikutip dari Al Jazeera.

Pertanian di lahan rawa pedalaman Matagelema itu berhasil menciptakan kemandirian ekonomi dan pangan para petani perempuan sebagai salah satu pihak terlibat konflik dengan pertambangan.

Selain itu, pertanian di lahan rawa itu dinilai menjadi cara paling efektif meredakan konflik perebutan wilayah sumber pencaharian. Bahkan, pertanian di lahan rawa pedalaman Matagelema juga telah mendorong kepercayaan kedua pihak yang sebelumnya berkonflik. Kini, para pekerja tambang menjadi pasar strategis bagi beras-beras hasil panen para petani perempuan.

Pertanian redam konflik sosial

Aktivitas pertanian tak lepas dari memanfaatkan sumber daya alam. Tapi pemanfaatan yang tidak seimbang memicu konflik sosial di masyarakat.

FAO pun mengatakan hubungan penggunaan sumber daya alam dengan konflik sosial sangat jelas. Akses yang tidak seimbang antar kelompok masyarakat menimbulkan konflik serius.

Misalnya saja krisis air bersih dan kekeringan memicu masalah ketahanan pangan dan ketidakadilan atas hak asasi manusia. Penelitian FAO mengungkapkan kelangkaan air di Republik Arab Suriah telah memicu konflik di antara petani buah di sana.

Para petani berebut atas jatah air yang adil untuk kebutuhan kebun mereka. Kerusakan infrastruktur irigasi dan curah hujan yang rendah memicu kelangkaan air untuk pertanian. Selain itu, petani juga minim atau tidak berpengalaman dalam mengelola sumber daya yang ada secara kolektif.

Program FAO di Suriah yang didukung oleh Foreign Commonwealth and Development Office (FCDO) mencoba rehabilitasi irigasi petani buah di Drupal, Suriah dengan memasang pipa, memperbaiki pintu air, hingga memasang pompa bertenaga surya. Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan akses air yang berkelanjutan bagi para petani buah.

Di samping itu, program tersebut juga memberikan pelatihan dan membentuk asosiasi pengguna air yang berbasis masyarakat sekitar. Asosiasi itu bertugas menjadwalkan dan mengoperasikan akses air untuk sekitar 510 petani buah secara adil berdasarkan kebutuhan tanaman masing-masing petani.

Kini para petani buah di Durbul bisa mengairi hingga 115 hektare kebun buah mereka tanpa berkonflik satu sama lainnya.

Youssef Saliba, seorang petani buah di Durbul, Damaskus pun menilai, pembentukan asosiasi pengguna air oleh masyarakat telah mengoperasikan akses air secara adil untuk petani sehingga bisa menyelesaikan setiap argumen atau konflik yang sebelumnya terjadi di antara petani buah.

“Para petani bersemangat untuk memulihkan kegiatan pertanian mereka. Beberapa dari mereka telah menanam pohon ceri karena mereka sekarang memiliki jaminan ketersediaan air yang cukup,” kata Youssef.

Laporan Khusus: Menabur Benih Perdamaian di Lahan Pertanian
Laporan Khusus: Menabur Benih Perdamaian di Lahan Pertanian

Pertanian dan benih damai

Di dalam negeri, menempatkan lahan pertanian sebagai wadah untuk menjalin perdamaian juga muncul. Wuri dan Timang, dua sahabat asal Tentena, Sulawesi Tengah menyemai perdamaian melalui pertanian organik. Keduanya merupakan korban dari perluasan konflik agama antara umat Islam dan Kristen di Poso pada peralihan milenium, 22 tahun silam.

Kini mereka dipertemukan di kebun perdamaian yang diberi nama Organic Green Fresh. Kebun ini lahir dari Sekolah Perempuan yang diinisiasi The Asian Muslim Action Network (AMAN).

Dua sahabat berbeda agama, Wuri (Kristen) dan Timang (Muslim) ini kembali merajut kepercayaan melalui kegiatan berkebun.

"Perdamaian harus dipahami secara utuh, tidak hanya membangun relasi yang baik sesama manusia. Damai itu juga menyangkut damai diri sendiri dan alam," kata Wuri dikutip dari Konde.co.

Bagi Wuri kebun perdamaian menjadi titik awal perdamaian setelah konflik mereda. Sebab, menurut dia, dalam ajaran Islam dan Kristen tanah merupakan aspek penting kehidupan dan dianggap sebagai saudara.

Begitupun dengan Timang, aktivitas berkebun menjadi sukacitanya bangkit dari konflik dan membangun perdamaian dengan sahabat lamanya yang berbeda agama. Meski berjarak 6 kilometer dari rumahnya, Timang sangat antusias berkunjung ke kebun perdamaian.

Timang mengatakan, melalui kebun perdamaian itu dia bisa bertemu para perempuan kristen. Meski menjadi minoritas, rasa toleransi di kebun perdamaian kerap dirasakan oleh Timang. Dari kebun perdamaian, Wuri dan Timang yang berbeda agama ini saling berbagi cerita tentang ajaran agama masing-masing.

Aktivitas bertani di kebun perdamaian seiring menjadikan mereka yang terluka akibat konflik agama, kembali saling terbuka dan membangun sikap saling percaya.

Pertanian cegah radikalisme dan terorisme masyarakat

Pertanian sebagai kegiatan produktif yang menciptakan keuntungan ekonomi nyatanya juga digunakan pemerintah dalam menanggulangi konflik terorisme dan radikalisme di masyarakat.

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) pada Maret 2022 lalu meresmikan Kawasan Terpadu Nusantara (KTN) untuk mitra deradikalisasi, penyintas dan masyarakat di Turen, Kabupaten Malang, Jawa Timur.

Kepala BNPT menjelaskan bahwa KTN sebagai bentuk pendekatan lunak dalam penanggulangan terorisme yang berbasis kesejahteraan. Kawasan tersebut dijadikan sarana reintegrasi sosial bagi mitra deradikalisasi berisikan lahan pertanian jagung hingga peternakan kambing agar mereka memiliki kemandirian ekonomi.

“Kawasan Terpadu Nusantara (KTN) merupakan upaya penanggulangan terorisme berbasis kesejahteraan. Kolaborasi dan sinergi diperlukan sebagai bentuk negara hadir dalam upaya penanggulangan terorisme,” kata Kepala BNPT, Komjen Pol. Boy Rafli Amar.

Baca Juga: Laporan Khusus: Menabur Benih Perdamaian di Lahan Pertanian
Tak Jauh dari TPU Rorotan, Kelompok Tani di Jakarta Utara Panen Padi

Pemerintah setempat menargetkan KTN Turen selain membantu menanggulangi terorisme sekaligus sebagai pemenuhan ketahanan pangan wilayah tersebut. Kedepannya, KTN Turen akan mengembangkan lini kegiatan agribisninya seperti budidaya perikanan, peternakan ayam broiler dan sapi potong hingga budidaya berbagai tanaman pangan, hortikultura serta perkebunan.

Hasil dari kegiatan bertani masyarakat di KTN nantinya dijual kepada lingkungan sekitar dan masyarakat umum. Dengan demikian, kegiatan pertanian di KTN Turen mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi para mitra deradikalisasi dan mencegah tindakan terorisme dan radikalisme akibat kesulitan ekonomi.

Penulis: Dwi Rachmawati
Editor: Maulana Kautsar
Grafis: Wahidin dan Putri Ainur Islam