Petani NTT Diajak untuk Daftar Asuransi Usaha

Ilustrasi petani. (Pixabay)

Editor: Tatang Adhiwidharta - Senin, 9 Mei 2022 | 17:30 WIB

Sariagri - Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Lecky Frederich Koli mengajak para petani padi di provinsi itu mendaftar asuransi usaha tani padi untuk mengantisipasi kerugian akibat ancaman kegagalan berproduksi.

"Program asuransi usaha tani padi ini penting untuk melindungi petani kita di NTT dari ancaman gagal panen dan ketidakpastian usaha tani dalam berproduksi," katanya dalam keterangan yang diterima di Kupang, Senin.

Ia mengatakan pemerintah menghadirkan program asuransi usaha tani padi untuk petani termasuk di NTT yang memiliki resiko kegagalan yang cukup tinggi.

Kondisi curah hujan yang sering kali terlalu tinggi di NTT juga berpotensi mengakibatkan para petani mengalami gagal panen. Selain itu, ketika memasuki musim kemarau juga dihadapkan pada ancaman kekeringan dan hama tanaman.

"Karena itu asuransi ini penting untuk melindungi petani-petani padi yang sebagian besar mendominasi pertanian di NTT dengan luas lahan produksi mencapai lebih dari 200 ribu hektare," katanya.

Lecky Koli mengatakan dalam program asuransi ini, pemerintah menyiapkan pembiayaan dengan nilai klaim sebesar Rp180.000 per hektare.

Pemerintah menanggung biaya sebesar 80 persen atau senilai Rp144.000 sedangkan sisa yang ditanggung petani sebesar Rp36.000.

Ia mengajak para petani padi di provinsi itu agar memanfaatkan kemudahan yang disediakan tersebut untuk meminimalisir dampak kerugian ketika mengalami gagal panen.

Baca Juga: Petani NTT Diajak untuk Daftar Asuransi Usaha
Antisipasi Gagal Panen, Petani Harus Siapkan Asuransi Pertanian

Para petani di wilayah yang memiliki resiko tinggi seperti di Pulau Sumba yang sering terancam hama belalang, di Pulau Timor yang terancam kekeringan, dan daerah lainnya agar dapat mendaftar sehingga dijaminkan dengan asuransi oleh PT Jasindo.

"Silahkan mengajukan permohonan melalui petugas lapangan, penyuluh di kabupaten untuk secara akumulatif diusulkan pemerintah kabupaten dan nanti diproses lebih lanjut untuk mendapat persetujuan dan alokasi," pungkasnya.

Video Terkait