Mengenal Wakaf Pertanian yang Berperan Penting dalam Perekonomian Negara

Ilustrasi petani di lahan pertanian. (pixabay)

Editor: Tanti Malasari - Jumat, 22 April 2022 | 16:35 WIB

Sariagri - Wakaf merupakan salah satu amal baik yang sebenarnya sudah lama diterapkan di Indonesia. Secara umum masyarakat mengenal lahan wakaf, hanya untuk kegiatan ibadah dan pendidikan. Namun selain kedua jenis itu, sebenarnya wakaf juga bisa ditujukan untuk lahan pertanian.

Pasalnya pertanian merupakan salah satu sektor yang memegang peranan penting dalam membangun perekonomian di indonesia. Beberapa di antaranya mencakup aspek produksi atau ketahanan pangan, peningkatan kesejahteraan petani atau pengentasan kemiskinan. Yang tak kalah pentingnya adalah peran pertanian dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Seperti yang disebutkan dalam UU No 41/2004, yaitu untuk menjaga kelestarian lahan pangan. Oleh karena itu wakaf pertanian menjadi gagasan perluasan kegiatan wakaf untuk peningkatan kesejahteraan umum.

Namun yang menjadi persoalan besar adalah adanya alih fungsi lahan pangan yang subur menjadi peruntukan lain yang menyebabkan penurunan dalam penyediaan pangan di Indonesia ialah produksi pangan.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS pada tahun 2004, seperti tertulis dalam kajian kasus alih fungsi lahan oleh Nana Apriyana (Bappenas), menunjukkan bahwa besaran laju alih fungsi lahan pertanian dari lahan sawah ke nonsawah di Jawa sebesar 187.720 ha per tahun, dengan perincian alih fungsi ke nonpertanian sebesar 110.164 ha per tahun dan alih fungsi ke pertanian lain sebesar 77.556 ha per tahun.

Apabila laju pembangunan infrastruktur terjadi begitu pesat, maka jumlah ini bisa saja semakin berubah dari tahun ke tahun. Jika sudah begitu, yang dikhawatirkan adalah akan semakin luas lahan subur yang akan beralih fungsi meskipun sudah ada UU No 41/2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Salah satu solusi untuk menahan derasnya laju alih fungsi lahan yaituh dengan memberikan perlindungan dan jaminan kepada petani pangan untuk dapat tetap melakukan usaha tani pangan tanpa harus khawatir dengan masa depannya, dengan melakukan wakaf pertanian.

Dukungan legal, dengan diundangkannya UU No 41/2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, sudah ada, namun kemungkinan besar tidak bisa mencukupi karena tidak mudah untuk menjamin tidak akan ada konversi lahan.

Kenyataan menunjukkan bahwa meskipun UU No 41 sudah ditetapkan, namun konversi lahan pertanian menjadi bentuk lain masih terus berlangsung. Dengan menggunakan model wakaf lahan pangan, yang melibatkan peran aktif masyarakat, diharapkan perlindungan terhadap petani dan lahan-lahan pertaniannya akan lebih efektif karena ada dimensi spritual, bukan semata-mata urusan legal formal.

Masyarakat atau lembaga wakaf yang menerima wakaf dari masyarakat untuk kepentingan umum, termasuk produksi pangan, tentu saja tidak akan berani bermain-main karena ada aspek amanah dan dimensi amal ibadah yang tidak boleh sembarangan diabaikan.

Jika disimpulkan dengan menggunakan model ini, maka para petani akan merasa lebih terlindungi. Dengan perjanjian yang dibuat, jika petani sudah tidak mampu lagi mengolah lahan yang diwakafkan, hak pengelolaan dapat dialihkan kepada petani lain atau anak keturunannya.

Di dalam lembaga wakaf yang bertanggung jawab mengelola peruntukan wakaf dapat disertakan wakif (orang atau lembaga yang memberi wakaf) sehingga dapat ikut mengawasi pelaksanaan wakaf. Lembaga-lembaga wakaf yang dapat dilibatkan, misalnya pondok pesantren, lembaga keagamaan yang lain, atau lembaga swadaya masyarakat yang dibentuk di daerah wakaf lahan pangan tersebut.

Baca Juga: Mengenal Wakaf Pertanian yang Berperan Penting dalam Perekonomian Negara
Mengenal Pestisida, Pembasmi Hama yang Dukung Pertumbuhan Tanaman

Salah satu model pemanfaatan wakaf lahan pangan ialah sistem bagi hasil antara lembaga pengelola wakaf dan para petani. Dalam hal ini petani memberikan sebagian hasil usaha taninya kepada lembaga wakaf, misalnya pondok pesantren, sehingga dapat digunakan untuk menyediakan sumber pangan bagi para santrinya.

Tentu harus ada sistem bagi hasil yang adil. Oleh karena itu, keterlibatan wakif menjadi perlu karena dapat ikut mengawasi pelaksanaan wakaf. Sebaliknya, wakaf lahan pangan dapat juga dilaksanakan dengan cara menyerahkan sepenuhnya hasil panenan petani kepada para petani untuk mengelola atau menjualnya. Dalam model wakaf bersama, mungkin pola pemanfaatan semacam ini lebih sesuai karena para wakif tidak perlu ikut memikirkan hasil dari lahan pangan yang diwakafkan.

Video Terkait