Petani Penerima Alsintan di Lombok Timur Diperiksa Tim Auditor

Ilustrasi Petani Milenial. (Sariagri/Antara)

Editor: M Kautsar - Selasa, 19 April 2022 | 17:35 WIB

Sariagri - Belasan petani penerima alat dan mesin pertanian (alsintan) proyek pengadaan tahun 2018 menjalani pemeriksaan oleh tim auditor di Kantor Kejaksaan Negeri Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.

Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Lombok Timur Lalu Mohamad Rasyidi di Mataram, Selasa mengatakan pemeriksaan ini merupakan bagian dari upaya kejaksaan membantu tim auditor untuk menelusuri potensi kerugian negara dari adanya dugaan korupsi pada proyek pengadaan tersebut.

"Jadi yang sudah kita periksa, itu yang dihadirkan kembali ke hadapan auditor. Jumlah hari ini, ada 19 orang," ungkap Rasyidi.

Tim auditor yang menelusuri potensi kerugian negara ini berasal dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan NTB.

Lebih lanjut, Rasyidi memastikan pemeriksaan yang dilakukan tim auditor ini masih berjalan hingga beberapa hari ke depan.

"Jadi pemeriksaan hari ini belum seluruhnya, masih ada yang belum," ucap dia.

Dalam penanganan kasus ini, jaksa penyidik telah menemukan potensi kerugian negara dengan nilai sedikitnya Rp1 miliar. Angka tersebut muncul dari dugaan sejumlah alsintan yang diterima petani tidak sesuai dengan spesifikasi perencanaan.

Meskipun telah mengantongi nilai kerugian, namun jaksa penyidik menguatkan bukti tersebut dari keterangan ahli, dalam hal ini auditor BPKP NTB.

"Jadi nanti kalau hasil (audit) sudah ada, baru bisa kita tentukan langkah selanjutnya," ucap dia.

Bantuan alsintan tahun 2018 di Kabupaten Lombok Timur ini menelan anggaran pusat senilai Rp2 miliar. Sebanyak 21 kelompok tani dan tiga UPJA masuk dalam daftar penerima.

Jenis alsintan yang diberikan kepada kelompok tani di antaranya traktor roda empat, traktor roda dua, pompa air, sprayer pertanian, dan rice transplanter.

Berdasarkan informasi dari pedoman teknis pengadaan dan penyaluran bantuan alsintan APBN Tahun Anggaran 2018, penyediaan ini dilaksanakan melalui sistem e-katalog yang dikelola Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) di website www.lkpp.go.id.

Alsintan yang diadakan harus mempunyai sertifikat produk pengguna tanda standard nasional indonesia (SPPT SNI) dan atau sudah memiliki "test report" dari lembaga pengujian alsintan yang terakreditasi.

Baca Juga: Petani Penerima Alsintan di Lombok Timur Diperiksa Tim Auditor
Kementan Kembali Genjot Realisasi Program KUR Taxi Alsintan di Jawa Timur



Sumber pembiayaannya berasal dari DIPA Satuan Kerja (Satker) Direktorat Jenderal (Ditjen) Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian (Kementan) Tahun Anggaran 2018.

Melalui Ditjen PSP Kementan, daerah menyalurkan bantuan alsintan kepada para penerima dari kalangan kelompok tani melalui dana tugas pembantuan satker dinas lingkup pertanian provinsi.

Video Terkait