Perjalanan Dinas Kementan Rp1,1 Triliun, Pemborosan Terencana

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. (Kementan)

Penulis: Yoyok, Editor: Reza P - Kamis, 7 April 2022 | 16:00 WIB

Sariagri - Biaya perjalanan dinas Kementerian Pertanian (Kementan) tahun 2021 sebesar Rp1,1 triliun mendapat sorotan dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi IV DPR bersama Eselon I Kementan, Senin (4/4). Anggaran sebesar itu dinilai terlalu besar dan pemborosan. 

Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagyono mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengalokasikan sekitar 10 persen dari total anggaran untuk biaya perjalanan dinas. Hitungannya, dari total anggaran Kementan sebesar Rp14 triliun dikurangi biaya mengikat dan sebagainya Rp3,2 triliun, ada sekitar Rp11 triliun tersedia. Dari jumlah ini kurang lebih 10 persen untuk perjalanan dinas.

Sekilas, mudah sekali menghitung biaya perjalanan dinas. Seolah, perjalanan dinas itu sekadar besaran sehingga cukup dengan menetapkan persentase keluar angkanya.

Pendekatan persentase dalam menghitung perjalanan dinas mengingatkan kita pada proposal sederhana kegiatan remaja. Selain dibuat tidak terinci sering kali di bagian terakhir disebutkan biaya lain-lain sebesar 5 atau 10 persen. Ini dilakukan karena mengantisipasi adanya biaya tambahan.

Nah, dalam perhitungan biaya dinas Kementan sebesar 10 persen dari total anggaran tampak ada yang disembunyikan. Salah satunya terkait dengan biaya perjalanan dinas menteri, eselon, dan pejabat terkait lainnya. Jika diungkap boleh jadi 10 persen itu banyak digunakan oleh segelintir pejabat.

Lebih dari itu, persentase dalam menentukan anggaran biaya perjalanan dinas merupakan pemborosan terencana. Dimulai dari persen kemudian direncanakan untuk biaya perjalanan dinas. Menjadi boros karena tidak ada acuan pasti tentang persentase anggaran perjalanan dinas.

Itulah sebab, Ketua Komis IV DPR kerap menyindir bahwa kegiatan perjalanan dinas Kementan cenderung boros. Selain itu, kegiatan yang dilakukan terkadang tak terkait dengan kepentingan program Kementan.

DPR wajar mencurigai kegiatan perjalanan dinas Kementan karena mempunyai data. Lagi pula fungsi DPR mengawasi penggunaan anggaran Kementan. 

Baca Juga: Perjalanan Dinas Kementan Rp1,1 Triliun, Pemborosan Terencana
DPR Cecar Kementan soal Permasalahan Kedelai dalam Negeri

Seharusnya Kementan menyadari bahwa krisis kesehatan akibat Covid-19 belum berakhir. Kementan juga mesti paham bahwa biaya produksi petani meningkat sementara pemasaran produk kian ketat bahkan cenderung kalah. Belum lagi bencana, hama, dan sejumlah kendala lainnya.

Kita berharap Kementan fokus pada produksi pertanian sejumlah penghargaan pasti diberikan. Rakyat juga senang jika Kementan mampu menjadikan produk pertanian berkibar di dalam negeri. Seandainya anggaran Rp1,1 triliun digunakan untuk membantu rakyat yang sedang susah tentu kita sangat mendukung.

Video Terkait