Melihat Fenomena Petani Jual Sawah untuk Proyek Jalan Tol, Setahun Kemudian Jatuh Miskin

Petani mendadak kaya membeli mobil. (Sugih Arto)

Editor: Tatang Adhiwidharta - Kamis, 27 Januari 2022 | 17:20 WIB

Sariagri - Fenomena petani yang mendadak kaya gara-gara menjual sawahnya untuk proyek pembangunan seperti jalan tol jadi perhatian banyak pihak. Pasalnya, banyak petani miliarder dadakan itu setahun kemudian justru jatuh miskin Kembali karena uang ganti rugi lahan habis untuk beli mobil dan barang-barang konsumsi lainnya.

Contohnya adalah warga desa di Sumurgeneng, Kecamatan Jenu, Tuban, Jawa Timur mendadak menjadi miliarder usai mendapat ganti rugi dari penjualan tanah dan lahan untuk proyek pembangunan kilang minyak PT Pertamina pada Februari tahun lalu.

Mereka umumnya memborong membeli mobil dan kebutuhan mewah lainnya. Bahkan kabar warga desa memborong 176 mobil baru viral di media sosial. Namun, setelah satu tahun berlalu, beberapa warga tersebut jatuh miskin karena tidak ada lagi sumber penghasilan yang mereka bisa dapatkan sebagaimana mana saat mereka bisa menggarap lahan pertaniannya.

Pakar Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan, Fisipol UGM, Dr. Hempri Suyatna, menilai fenomena munculnya warga miliarder yang tiba-tiba menjadi jatuh miskin menunjukkan adanya fenomena culture shock atau gegar budaya yang tidak dapat dikelola dengan baik. 

Menurutnya, masyarakat tidak siap menghadapi proses perubahan yang terjadi dan sayangnya tidak ada pendampingan dari pemerintah atau perusahaan di dalam mengelola uang ganti rugi tersebut. “Budaya konsumtif  dan budaya instan yang ada di masyarakat seringkali menyebabkan masyarakat tidak berpikir untuk jangka panjang,” kata Hempri, Kamis (27/1/2022).

Fenomena miliarder yang jatuh miskin ini bagi Hempri tidak hanya akan terjadi di Tuban akan tetapi juga perlu diantisipasi untuk daerah-daerah lain yang mengalami ganti rugi lahan sebagai dampak dari proyek pembangunan. Selama ini, banyak kasus yang terjadi kompensasi ganti rugi lahan dianggap cukup selesai ketika masyarakat sudah menerima uang sebagai kompensasi tersebut. 

“Tidak ada arahan dari pemerintah misalnya terkait penggunaan dana kompensasi tersebut. Akibatnya banyak masyarakat yang kemudian menggunakan dana tersebut untuk kepentingan konsumtif membeli mobil, rumah dan sebagainya. Kalaupun membuka usaha seringkali kecenderungan hampir sama seperti membuka warung kelontong atau usaha dagang. Padahal, masyarakat tidak memiliki bekal untuk itu sehingga mereka mengalami kegagalan di dalam merintis usaha,”jelassnya.

Mengantisipasi terulangnya kasus warga Sumurgeneng di Tuban ini, Hempri berpendapat sebaiknya perusahaan membantu masyarakat terdampak ini untuk tetap bisa bertahan. Bisa saja dilakukan dengan pemberian keterampilan yang dapat mendorong masyarakat untuk merintis UMKM. Kasus di Tuban ini seharusnya bisa menjadi pelajaran untuk kedepannya. Sebab, kasus-kasus pembebasan lahan baik yang dilakukan pemerintah maupun perusahaan harus memperhatikan dampak jangka panjang.

”Jangan sampai proyek-proyek pembangunan justru memarginalisasikan masyarakat kecil dengan munculnya masyarakat miskin dan pengangguran,” katanya.

Baca Juga: Melihat Fenomena Petani Jual Sawah untuk Proyek Jalan Tol, Setahun Kemudian Jatuh Miskin
Bertani Sistem Mina Padi, Milenial Ini Ciptakan Objek Wisata di Tengah Sawah

Selain itu, pemerintah maupun perusahaan dapat memberikan pendampingan  manajemen keuangan dan membentuk mental masyarakat untuk  berpikir jangka panjang. 

Bahkan, kompensasi-kompensasi yang muncul mungkin tidak sekedar uang, akan tetapi program-program alih profesi, memberikan pelatihan dan keterampilan masyarakat dapat dilakukan untuk itu. “Perusahaan dapat mengembangkan program-program tersebut melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) mereka untuk mengembangkan program-program alih profesi ini,” pungkasnya.

Video Terkait