2 Tahun Merasa Tidak Merdeka, Petani Rawa Pening Gelar Upacara HUT RI di Tanah Terendam

Para petani lakukan upacara di lahan persawahan yang terendam. (Sariagri/Aji Dewanto)

Editor: Tatang Adhiwidharta - Selasa, 17 Agustus 2021 | 19:10 WIB

Sariagri - Sebagai bentuk protes terhadap pemerintah karena dua tahun merasa tidak merdeka akibat tidak bisa menggarap lahan pertaniannya, Perwakilan Kelompok Tani dalam Paguyuban Foruk Petani Rawa Pening Bersatu menggelar upacara Kemerdekaan RI ke-76 di lahan persawahan yang terendam.

"Kami mengadakan upacara Kemerdekaan RI ke-76 diatas lahan pertanian kami yang tergenang air, sekaligus protes ke pemerintah karena dua tahun negara sudah merdeka, petani Rawa Pening justru tidak merdeka dan  hidupnya sengsara," ungkap Koordinator Forum Petani Rawa Pening Bersatu,  Suwastiono, dihadapan wartawan usai menjadi Irup Upacara, Selasa (17/8/2021).

Terpusat di Desa Bejalen, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang, tepat di detik-detik Proklamasi, bendera merah putih dikibarkan para petani dengan alat bambu seadanya.

Bersama Tim Tujuh, Suwastiono mengungkapkan, pintu air Tuntang Rawa Pening yang menjadi tanggungjawab Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali - Juana menjadi point persoalan selama dua tahun terakhir.

Sebagai informasi, secara Undang-undang kawasan Rawa Pening merupakan milik negara dimana Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali - Juana berkantor di Semarang, Jawa Tengah yang diberikan kewenangan mengatur segalanya termasuk buka tutup pintu air Rawa Pening.

Rencananya, sesuai keputusan PUPR No.365 tahun 2020 Sepadan Rawa Pening akan dilakukan Revitalisasi dengan elevasi genangan air ketinggian 46,33.

"Dengan rencana revitalisasi itu petani tidak menentang, kami mendukung sepenuhnya. Hanya saja petani jangan dimatikan," ungkap Suwastiono.

Fakta yang ada selama ini, sudah dua tahun terakhir dampak dari proyek revitalisasi petani Rawa Pening dua tahun terakhir gulung tikar karena tidak bisa panen. Belum lagi, aturan tersebut juga menyebutkan hak milik ke atas.

Ia mencoba membandingkan saat Rawa Pening 'dipegang' PSDA atau sebelum tahun 2019. Dimana, petani Rawa Pening masih berkesempatan bercocok tanam serta merasakan panen minimal sekali setahun.

"Saat itu aturan menyebutkan pengelolaan Rawa Pening adalah hak milik kebawah," imbuhnya.

Namun saat ini sejak adanya peraturan terbaru dikeluarkan, sekitar 450 hektar sawah diklaim 2000-an petani adalah hak milik mereka yang telah memiliki sertifikat kurang lebih 75 persen.

Baca Juga: 2 Tahun Merasa Tidak Merdeka, Petani Rawa Pening Gelar Upacara HUT RI di Tanah Terendam
Petani Gelar Upacara HUT RI ke-76 di Sawah, Begini Harapannya



Dengan aksi nyata tersebut, lanjut dia, petani meminta kepada pemerintah untuk mengganti hasil panen yang hilang selama dua tahun terakhir.

"Kepada pemerintah petani Rawa Pening hanya minta dana kerahiman selama dua tahun tidak dapat tanam dan panen untuk kebutuhan hidup sehari-hari, bayar anak sekolah, bayar listrik pokoknya untuk makan sehari-hari. Termasuk untuk cicilan ke bank, karena selama pandemi Covid-19 tidak lepas dari pinjaman," pungkasnya.

Video Terkait