Petani Milenial di Aceh: Game Over!

Ilustrasi program petani milenial Jawa Barat. (Foto: Istimewa)

Editor: Tatang Adhiwidharta - Kamis, 5 Agustus 2021 | 15:30 WIB

SariAgri - Medio Februari 2021 lalu, Staf Khusus Presiden Republik Indonesia, Billy Mambrasar, menyebutkan Aceh masuk dalam 10 provinsi berpotensi menjalankan program petani milenial untuk ketahanan pangan di Indonesia. Namun faktanya pemerintah Aceh tidak menganggarkan anggaran khusus untuk petani milenial di Serambi Makkah.

Padahal gagasan petani milenial di Aceh bukan isapan jempol. Mengingat potensi lahan pertanian di Serambi Makkah masih cukup luas, baik itu sawah maupun perkebunan. Terlebih berdasarkan catatan sejarah, Aceh pernah menjadi daerah penghasil pertanian dan perkebunan terbesar di dunia, yaitu sempat menjadi eksportir cengkih di masa lalu.

Cengkeh pernah menjadi tanaman primadona di Tanah Rencong. Beberapa daerah di Aceh pernah menjadi menghasil cengkih yang diekspor ke luar negeri. Seperti Kecamatan Lhoknga, Pulao Aceh di Kabupaten Aceh Besar, Sabang, Simeulue hingga beberapa daerah lainnya. Meskipun kemudian keberadaan cengkih di Aceh menurun seiring terjadinya invasi sawit yang dibuka secara besar-besaran.

Terlepas Aceh pernah mengalami kejayaan dalam hal pertanian dan perkebunan, terutama sektor rempah-rempah. Bagi milenial profesi petani dianggap pekerjaan kuno, kotor karena harus bergelut dengan lumpur, sehingga dianggap pekerjaan yang tidak menjanjikan.

Di sinilah dibutuhkan intervensi pemerintah dengan politik anggarannya untuk memberdayakan pemuda di Aceh, agar berminat untuk menjadi petani dengan menggunakan teknologi dan konsep pertanian secara modern, seperti di Thailand dan beberapa negara lainnya.

Dampak kurangnya perhatian khusus untuk pertanian oleh pemerintah, khusus di Provinsi Aceh. Dalam mengejar kemapanan ekonomi, generasi milenial lebih memilih bekerja di kantoran. Profesi petani kurang diminati oleh generasi milenial dan dikalahkan  dengan sejumlah bidang kerja lainnya. Seperti Aparatus Sipil Negara (ASN), polisi, tentara, dokter  maupun pegawai swasta lainnya.

Justru era disrupsi digital saat ini, kebanyakan milenial lebih bangga menjadi seorang youtuber atau conten creator lainnya, ketimbang menjadi petani yang dianggap kuno dan pekerjaan orang tua jaman dulu.

Padahal sektor pertanian dan perkebunan bisa membuka lapangan pekerjaan yang banyak dan dapat mengentaskan kemiskinan di suatu daerah. Karena selama manusia bisa berkativitas dan membutuhkan asupan makanan, hasil pertanian dan perkebunan akan terus berpotensi untuk menghasilkan pundi-pundi rupiah.

Berdasarkan data dari Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Kementerian Pertanian, petani muda di Indonesia kisaran usia 20-39 tahun hanya 2,7 juta orang dari 270,6 juta jiwa penduduk Indonesia.

Angka 2,7 juta orang petani muda di Indonesia bila dibandingkan hanya setengah dari jumlah penduduk di Aceh sebanyak 5,3 juta jiwa. Padahal jumlah penduduk Indonesia terbilang cukup banyak, namun hanya sedikit yang berminat menjadi petani. Tentunya dengan penduduk tergolong terbanyak di dunia ini menjadi pasar empuk untuk hasil pertanian dan perkebunan.

Masa depan petani Indonesia, khususnya Aceh kian terancam dengan berkurangnya minat gegerasi milenial memilih menjadi petani. Terlebih lagi kebijakan dari pemerintah daerah minim menyahuti pengembangan petani muda di suatu daerah. Sehingga konsep petani milenial terancam game over.

Semakin memprihatinkan pemerintah daerah kurang mendapat dukungan untuk mengembangkan petani milenial. Provinsi Aceh misalnya, tidak ada mata anggaran khusus dalam Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) untuk petani milenial. Padahal Pemerintah Pusat mulai mencanangkan dan bahkan Aceh masuk 10 provinsi di Indonesia berpotensi menjalankan program petani milenial.

Padahal berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) 4 Februari 2020 lalu. Indonesia memiliki luas baku sawah sebesar 7.463.948 hektare dan pulau Jawa mendomisi luas lahan tersebut.

Jawa Timur merupakan provinsi terluas memiliki luas Lahan Baku Sawah (LBS) yaitu 1,2 juta hektare, lalu Jawa Tengah 1 juta hektare dan posisi terbanyak ketiga adalah Jawa Barat seluas 928.218 hektare.

Sedangkan provinsi Aceh yang berada paling barat Indonesia masuk posisi 11 terbanyak LBS, yaitu sebanyak 213.997 hektare. Belum lagi lahan tak terpakai lainnya yang masih tersedia di Aceh.

Seperti disampaikan Dinas Pertanian (Distan) Kabupaten Aceh Jaya pada 5 April 2021 lalu, ada 5 ribu hektare lebih lahan tidur yang dapat dipergunakan untuk pertanian dan pekebunan.

Praktisi Pertanian Aceh, Muslahuddin Daud mengemukakan, petani milenial di Aceh cukup berpotensi untuk dikembangkan di Aceh dan menjadi salah satu solusi pengentasan kemiskinan.

Yang harus dilihat kemudian, sejauh mana pemerintah Aceh memberikan perhatian kepada mereka. Berapa anggaran yang dianggarkan untuk program petani milenial. Padahal konsep petani milenial ini diyakini dapat menurunkan angka kemiskinan.

Bicara pertanian di Aceh, sebut mantan pegawai Bank Dunia ini, bukan hal baru. Karena sejak dulu Aceh dihidupkan dari sektor pertanian dan perkebunan. Bahkan sejak sebelum Indonesia merdeka, kehidupan masyarakat Aceh dari sektor tersebut.

“Kalau urusan pertanian ini gak usah banyak teori, berandai-andai. Tetapi butuh konsep yang terintegrasi dalam membangitkan kembali sektor pertanian,” kata Muslahuddin Daud.

Minimnya minat generasi milenial memilih profesi petani, sebutnya, karena kurangnya edukasi bahwa sebenarnya prospek pertanian itu cukup besar. Bila mereka tau, ia yakin akan banyak generasi muda memilih menjadi petani untuk mengejar kemapanan.

Hal ini tidak terlepas dari kurangnya peran pemerintah dalam memberikan edukasi. Petani selama ini dibiarkan berjuang sendiri tanpa ada keterlibatan penuh pemerintah dari hilir sampai ke hulu. Petani harus memikirkan dari produksi hingga pemasaran sendiri. Seharusnya pemasaran tidak dibebankan lagi pada petani, tetapi peran pemerintah untuk mencari pasar.

Belum lagi dihadapkan dengan metode pertanian masih sangat tradisional. Kata Muslahuddin Daud, generasi milenial minim minat menjadi petani karena tidak suka berlumpur atau kotor seperti orang jaman dulu. Padahal konsep petani milenial dengan adanya sentuhan teknologi, petani juga bisa menggunakan jas dan pakaian yang necis.

“Kemudian ada satu prinsip yang harus kita buat,  ada proses penyusuaian dengan kontek kekinian. Petani milenial, maka kita bicara kontek kekiniannya untuk anak muda,” jelasnya.

Lanjutnya, anak muda tidak mau berlumpur seperti orang jaman,  maka kehadiran teknologi sebuah keharusan. Apakah teknologi dari segi budidaya maupun dari sisi marketing. "Itu dua item pertama yang harus kita persiapkan," ungkapnya.

Oleh karena itu, Muslahuddin yang telah berhasil membina 17 ribu lebih petani di Aceh, tanpa ada bantuan dari pemerintah. Mereka semua diberikan edukasi bagaimana bertani agar hasilnya lebih berkualitas dan hasilnya banyak.

Menurutnya ada 5 aspek penting untuk mendukung lahirnya petani milenial. Pertama integrated infrastructure (infrastruktur terintegrasi), karena dengan adanya infrastruktur yang memedai, dapat mendukung lahirnya petani milenial yang modern dengan sentuhan teknologi.

Aspek penting kedua adalah teknologisasi, budidaya, agro input dan mekanisasi. Hal ini penting dipikirkan oleh pemerintah agar generasi milenial menumbuhkan minat menjadi seorang petani. Kehadiran teknologisasi dapat mengubah pola pikir generasi muda – bahwa pekerjaan petani itu kuno dan kotor-kotor.

3 Aspek untuk Modal Jadi Petani 

Hal terpenting lainnya, sebut Muslahuddin Daud, aspek ketiga adalah akses modal bagi petani. Lalu aspek keempat berupa market atau bagaimana ketersediaan market lingked (lingkaran pasarnya). Pemerintah harus membuka pemasaran, setelah petani memproduksi hasil pertaniannya.

Aspek kelima adalah pemerintah harus mempersiapkan kelembagaan dari petani itu sendiri. Hal ini bisa dilihat dari pengalokasian anggaran. Bila pemerintah tidak mengalokasikan anggaran, maka rencana program petani milenial hanya ispan jempol belaka.

“Dari lima hal ini apa yang didukung oleh pemerintah ketika bicara petani milenial. Itu dulu yang harus kita bicarakan, karena kalau kita bicara, kalau hanya parsial, bisa kita lakukan A gak bisa lakukan B,” ungkapnya.

Konsep petani milenial harus dilakukan secara terintrgrasi dengan berbagai hal, tidak boleh berdiri sendiri. “Harus ciptakan ekosistem, harus ada skala ekosistem, jadi artinya harus terang menerang. Ketika bicara ekosistem maka akan ada skala prioritas, dari lima hal tadi apa sebenarnya yang paling penting,” tegasnya.

Menurutnya hal mendesak yang harus dilakukan pemerintah saat ini untuk mendukung petani milenial adalah pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) petani. Namun apakah arah kebijakan ini sudah dilakukan oleh pemerintah, hal ini dapat dilihat dari pengalokasian anggaran dalam APBA.

Sepengetahuannya, kalau dilihat dari sisi kebijakan dari pemerintah Aceh, dia menilai belum ada keberpihakan pada petani  milenial. Belum ada anggaran khusus untuk meningkatkan SDM, khususnya petani milenial di Aceh.

“Untuk melihat kinerja pemerintah gampang saja, kita lihat saja di situ berapa anggarannya di Kabid SDM dan Penyuluhan Dinas Pertanian Aceh. Di situ aja kita lihat. Apa fokus mereka lihat saja anggarannya. kalau lihat pemerintah, cara kerjanya dimana besar anggarannya,” ungkapnya.

Kendati demikian, Muslahuddin Daud menyebutkan ini bukan menuduh. Tapi bisa dilihat realitasnya seperti apa di dinas. “Sudah gak dianggarkan, ada suatu proses menuju petani milenial itu. Kalau hanya sekedar serimoni, sekali buat seminar, pelatihan untuk apa,” tukasnya lagi.

Ia mencontohkan, Gubernur Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat langsung mengalokasikan anggaran khusus untuk mendukung petani milenial. “Beda dengan Ridwan Kamil, clear dia, buat terus anggarannya,” ungkapnya lagi.

Padahal kalau pemerintah Aceh serius hendak memberdayakan petani milenial, sebutnya, pemerintah dapat langsung membuat kebijakan seperti “Klaster Mekanisasi Petani Milenial". Nantinya anggaran juga akan dialokasikan untuk pengembangan petani milenial.

“Saya tanpa anggaran pemerintah, sudah melakukannya dengan membuat pusat pelatihan petani, ada 17 ribu lebih petani sudah saya latih, yaitu pusat pelatihan petani saya beri nama Pusat Inkubator Bisnis Agro di Lamteuba, Aceh Besar,” katanya.

Tidak Ada Anggaran untuk Petani Milenial

Aceh masuk provinsi termiskin di Sumatera, data dari BPS menunjukkan angka kemiskinan Maret 2021 sebanyak 834,24 ribu orang atau 15,33 persen. Program petani milenial yang digagas oleh pemerintah pusat dinilai akan mampu menurunkan angka kemiskinan.

Namun rencana besar tersebut hingga sekarang belum didukung dari sisi anggaran. Dalam APBA 2021 ini tidak terdapat mata anggaran khusus untuk pemberdayaan petani milenial. Anggaran yang tersedia hanya untuk peningkatan kapasitas SDM petani secara umum dan tidak terfokus pada petani milenial.

Hal itu dibenarkan oleh Ketua Komisi II DPRA, Irfan Nusir yang membidangi pertanian dan perkebunan di Aceh. Dalam pembahasan APBA 2021 tidak terdapat anggaran yang dikhususkan untuk petani milenial.

Kalau dari bahasan anggaran di DPRA belum ada menyebutkan petani milenial tersebut. Soal anggaran masih normatif sesuai usulan dinas. Kendati demikian, ia menyebutkan anggaran tersebut bisa saja ada dianggarkan dari APBN,  karena itu program Kementerian dan pengelolaannya langsung ditranfer ke dinas terkait, yaitu Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh.

Katanya, sejauh ini di Badan Anggaran (Banggar) DPRA belum membahas anggaran petani milenial. Meskipun ia tak menampik kalau kelompok petani milenial sudah ada riak-riaknya di Aceh. Malah pada 2019 lalu Komisi II DPRA sudah pernah melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) tentang qanun perlindungan lahan pertanian dan ada mengundang salah satu kelompok petani milenial yang ada di Aceh.

"Tetapi penempatan anggaran sejauh ini belum ada skemanya, saya belum terbaca anggaran untuk petani milenial bersumber APBA," jelasnya. 

Menurutnya, untuk pengentasan kemiskinan di Aceh seharusnya pemerintah Aceh harus memberikan perhatian khusus, terutama dari sisi anggaran yang harus diusulkan dalam APBA.

“Terlebih pada sektor pertanian dan sektor usaha kecil, koperasi, UMKM, jadi tidak mesti pada sektor milenial. Kita meminta yang lebih memihak pada masyarakat,” tukasnya.

Munculnya gagasan petani milenial, sebutnya, pemerintah tetap harus memperhatikan menyahutinya, mana tau melalui petani milenial ini bisa menurunkan skema kemiskinan di Aceh.

Sementara itu Kepala Bidang SDM dan Penyuluhan Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Aceh, Mukhlis mengaku, pemerintah Aceh telah memberikan perhatian khusus untuk petani milenial.

Meskipun ia mengakui hingga saat ini belum ada anggaran yang dialokasikan khusus untuk petani milenial. Namun peta jalan menuju pemberdayaan petani milenial sedang terus digalakkan oleh pemerintah Aceh.

Akhir 2019 lalu ada 20 pemuda Aceh yang telah dikirimkan oleh pemerintah ke Thailand untuk mempelajari konsep pertanian modern. Diharapkan pemuda tersebut nantinya bisa menjadi leader untuk mengembangkan petani milenial di Tanah Rencong.

“Kenapa ke Thailand dikirim, karena iklim Thailand dan Aceh itu sama, cukup bagus kalau dibudidaya pandan wangi di Aceh dan itu rencana mau kita bikin klaster petani milenial pandan wangi,” kata Mukhlis.

Menurut Mukhlis, potensi lahan di Aceh untuk pengembangan petani milenial masih cukup luas. Ada sekitar 213 hektare lebih luas sawah di Aceh yang produktif, namun saat ini Indeks Penanaman (IP) petani baru 1,6. Seharusnya dengan lahan yang luas IP petani di Aceh bisa mencapai IP 2.

“Jadi sekarang IP petani di Aceh ada 0,4 lagi yang belum tergarap maksimal, itu baru sektor sawah, belum perkebunan,” jelasnya.

Meskipun pemerintah pusat telah mencanangkan Aceh masuk provinsi prioritas program petani milenial, namun sejak 2019 lalu belum ada anggaran yang diplotkan khusus untuk petani milenial.

Ada Rp 2,8 miliar dianggarkan dalam APBA 2021  yang dikelola di Distanbun Aceh juga bukan dikhususkan untuk petani milenial, tetapi untuk pengembangan kapasitas dan kompetensi petani secara umum.

 “Anggaran plot khusus gak ada, tapi peningkatan SDM kita dorong, arahnya kita ingin membuat klaster petani milenial,” tukasnya.

Mukhlis mengaku, anggaran yang dialokasikan itu kemudian terdampak  refokusing saat Aceh dilanda pandemi Covid-19. Sehingga beberapa program peningkatan kapasitas petani menjadi terkendala.

Baca Juga: Petani Milenial di Aceh: Game Over!
Traktor 'Siluman' Bikin Kegiatan Bajak Sawah Makin Ringan

“Terkendala lainnya kena pandemi dan terjadi refokusing semua anggaran, ini terkendala, harus diutamakan sektor kesehatan,” jelasnya.

Kendati demikian, Mukhlis mengaku Pemerintah Aceh akan terus berupaya untuk pengembangan petani, khususnya petani milenial. Namun karena kondisi pandemi, program pengembangan petani milenial ditunda sementara akibat terdampak refokusing anggaran untuk penanganan pagebluk Covid-19 di Aceh.

Video Terkait