DPR: Kementan Mark Up Data Hasil Produksi Food Estate

Penulis: Rashif Usman, Editor: Tatang Adhiwidharta - Selasa, 24 Januari 2023 | 19:00 WIB
Sariagri - Komisi IV DPR RI kembali menyoroti Program Strategis Nasional yakni Food Estate yang dijalankan Kementerian Pertanian (Kementan). Ketua Komisi IV DPR RI Sudin mengkritik kinerja Kementan yang diduga memanipulasi data hasil produksi Food Estate.
"Tidak ada yang namanya food estate palsu, yang ada data mark up oleh Kementerian Pertanian hasil produksi dari food estate. Dan ini tidak ada kaitannya dengan kementerian lain. Saya hanya bicara dengan Kementerian mitra saya yakni Kementan," ujar Sudin saat Rapat Dengar Pendapat dengan Eselon I Kementan, Selasa (24/1).
Sudin menegaskan bahwa tidak ada yang namanya Food Estate palsu. Namun, ia mengkritik bagaimana laporan dari Kementan soal hasil produksi yang tidak valid. Untuk itu, ia akan membuat panitia kerja perihal Food Estate.
"Food estate tidak ada yang palsu, (kalau palsu) berarti tidak ada food estatenya. Tetapi ini ada food estatenya, (tapi) yang kurang pas adalah perihal laporan produksinya. Dan kita sudah sepakat saya diminta dengan teman-teman untuk membuat panitia kerja (panja) perihal Food estate di berabagai wilayah.," ucapnya.
"Saya tekankan lagi tidak ada Food Estate palsu, yang ada datanya yang tidak valid dari Kementerian Pertanian," tambahnya.
Baca Juga: DPR: Kementan Mark Up Data Hasil Produksi Food EstateDPR Ungkap Banyak Data Palsu di Program Food Estate Kementan
Perlu diketahui, Program food estate merupakan program pemerintah yang memiliki konsep pengembangan pangan yang dilakukan secara terintegrasi mencakup pertanian, perkebunan, bahkan peternakan di suatu kawasan. Program kebijakan ini masuk dalam salah satu Program Strategis Nasional (PSN) 2020-2024.
Pengembangan kawasan food estate ditujukan sebagai perluasan lahan untuk meningkatkan cadangan pangan nasional. Saat ini program food estate telah dikembangkan di beberapa daerah seperti Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan Nusa Tenggara Timur.