Semprot Kinerja Mentan, DPR: Programnya Jangan Hanya Copy Paste!

Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo, saat berkunjung melihat budidaya anggur yang dikembnagkan oleh Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) - (Antara Foto)

Editor: Dera - Selasa, 17 Januari 2023 | 17:00 WIB

Sariagri - Dalam rangka menyambut tahun 2023 yang lebih baik, Anggota Komisi IV DPR RI Sa’adiyah Uluputty mengingatkan Kementerian Pertanian (Kementan) untuk serius mengevaluasi sekaligus menetapkan program kerja demi ketahanan pangan Indonesia.

Pihaknya tak ingin muncul mindset di Kementan bahwa program kerja dianggap sebagai sakadar hanya rutinitas tahunan saja. Karena itu, ia meminta program kerja Kementan jangan copy-paste demi ketahanan pangan Indonesia.

“Jangan sampai ada istilah di hampir semua kementerian itu, programnya rutinitas saja. Copy-paste. (Program) tahun-tahun kemarin kemudian diulangi lagi di tahun-tahun yang akan datang tanpa evaluasi secara menyeluruh,” terang Sa’adiyah dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI bersama Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo sekaligus Rapat Dengar Pendapat dengan Perum Bulog, PT RNI, ID FOOD, dan PT Pupuk Indonesia di Gedung Nusantara II, Jakarta, Senin (16/1/2022).

Di sisi lain, ia menekankan agar Kementan tidak berpuas diri walaupun realisasi anggaran Kementan tahun 2022 telah mencapai 95 persen. Perlu diakui, berdasarkan realisasi tersebut menandakan bahwa Kementan telah mencapai target, akan tetapi ia menilai secara kualitas perlu ditanyakan.

“Untuk mengukur dari sisi kualitatif, memang yang harus kita bandingkan adalah seberapa besar tingkat kemakmuran petani yang diukur juga salah satunya adalah nilai tukar petani. Tetapi, lebih dari itu juga adalah seberapa besar kesejahteraan petani,” imbuh Politisi PKS ini.

Baca Juga: Semprot Kinerja Mentan, DPR: Programnya Jangan Hanya Copy Paste!
Rapat Komisi IV DPR dengan Kementan Singgung Food Estate

Pada kesempatan yang sama, Ketua Komisi IV DPR RI Sudin turut mengingatkan soal kebijakan Automatic Adjustment pada anggaran belanja Kementerian Pertanian. Ia meminta untuk meninjau kembali prioritas kegiatan dan program yang tidak berdampak langsung kepada petani.

“Perlu diperhatikan adalah masih adanya temuan BPK di Kementerian Pertanian, yang dapat diartikan dengan masih adanya kegiatan dan program yang bermasalah, bahkan ada yang gagal atau tidak mencapai target, seperti Food Estate,” pungkasnya, seperti dilansir dari laamn resmi DPR RI.