Anggaran Ketahanan Pangan Mesti Difokuskan ke Pertanian Berkelanjutan

Ilustrasi drone pertanian. (Pixabay/DJI-Agras)

Editor: Yoyok - Senin, 5 Desember 2022 | 19:30 WIB

Sariagri - Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Azizah Fauzi menyatakan anggaran ketahanan pangan Kementerian Pertanian perlu fokus pada kebijakan yang memprioritaskan terwujudnya pertanian berkelanjutan, seperti intensifikasi lahan, memastikan ketersediaan pupuk dan benih berkualitas serta peningkatan produktivitas.

“Diperlukan juga regulasi untuk investasi pada sektor pertanian sehingga memberikan kemudahan pada calon investor. Masuknya investasi juga perlu diarahkan pada upaya-upaya untuk modernisasi pertanian,” ujar Azizah Fauzi di Jakarta, Senin (5/12/2022).

Ia menambahkan, idealnya Indonesia sudah mulai mengadopsi cara-cara bercocok tanam yang lebih efisien dan berkelanjutan, seperti dengan mekanisasi pertanian, pertanian yang berbasis data yang kuat, pertanian organik, sistem pengendalian hama terpadu dan pengembangan input pertanian yang lebih berkelanjutan.

“Penggunaan praktik budidaya yang berkelanjutan juga dapat meningkatkan daya saing produk pertanian Indonesia. Sebagai contoh, permintaan pasar global untuk kakao atau kopi yang bersertifikasi berkelanjutan semakin meningkat,” papar Azizah.

Menurutnya, praktik budidaya yang disebut-sebut tidak berkelanjutan menghambat masuknya crude palm oil ke pasar Eropa. Padahal jika penerapan pertanian berkelanjutan sudah diadopsi, peluang untuk ekspansi pasar terbuka lebar untuk para petani.

“Tuntutan akan produk pertanian yang dihasilkan lewat cara-cara yang berkelanjutan dan juga lewat tata kelola (governance) yang baik bukan tidak mungkin akan menjadi persyaratan utama di masa mendatang. Hal ini perlu diperhatikan dan direspons sesegera mungkin,” kata Azizah.

Azizah menjelaskan, ketika tuntutan tersebut ada dan dapat dipenuhi oleh produsen atau negara lain maka Indonesia berpotensi kehilangan pasar dan sulit bersaing di pasar internasional. Selain itu, perdagangan pangan internasional juga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan ketahanan pangan. 

Baca Juga: Anggaran Ketahanan Pangan Mesti Difokuskan ke Pertanian Berkelanjutan
Anggaran Ketahanan Pangan Mesti Difokuskan ke Pertanian Berkelanjutan

“Kebijakan swasembada yang berfokus pada ekstensifikasi pertanian dan proteksionis yang cenderung tidak terbuka terhadap impor dapat berkontribusi pada peningkatan emisi gas rumah kaca akibat aktivitas pertanian yang tidak efisien,” katanya.

Diketahui, pemerintah sudah menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 sebesar Rp3.061,2 triliun. Angka ini terdiri atas belanja pemerintah pusat mencapai Rp2.246,5 triliun dan transfer ke daerah Rp814,7 triliun. Sementara, jumlah anggaran ketahanan pangan adalah Rp104,2 triliun.