Jelang Libur Akhir Tahun, Pengamat Prediksi Inflasi Pangan Terjaga

Ilustrasi beras. (pixabay)

Penulis: Rashif Usman, Editor: Tatang Adhiwidharta - Selasa, 29 November 2022 | 13:00 WIB

Sariagri - Menjelang akhir tahun, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga mulai mengantisipasi lonjakan harga pangan. Secara historis, harga pangan akan naik jelang Natal dan Tahun Baru lantaran tingginya permintaan maupun kurangnya stok.

Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas Santosa menyampaikan bahwa beras merupakan salah satu penyumbang terbesar inflasi pangan lantaran harganya akan naik sampai dengan awal tahun 2023.

"Harga naik pasti, karena memang siklusnya seperti itu, harga beras naik saat paceklik, siklus yang umum saja. Wajar saja. Berdasarkan data terakhir, sampai akhir Desember masih ada stok 1,8 juta," kata Andreas kepada awak media, Senin (28/11/2022).

Melihat hal itu, Andreas menilai bahwa inflasi dari sektor pangan seharusnya masih tetap terjaga. Ditambah lagi, menurut data Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian pertanian, ada 1,8 juta ton beras yang tersedia di penggilingan di seluruh Indonesia.

Sementara Perum Bulog mengatakan stok beras masih berada di leel 594 ribu ton. Padahal pemerintah menargetkan cadangan beras Bulog minimal 1,2 juta ton. Oleh karenanya, Bulog meminta untuk bisa melakukan impor beras.

Kendati begitu, Andreas mengkritisi rencana impor beras. Sebab jika dipaksakan impor, datangnya berbarengan dengan panen raya. "Katakan masih ada negosiasi, baru masuk 2-3 bulan lagi, ketika panen raya, beras impor datang. Petani sedang menikmati harga yang bagus untuk padi, gabah kering panen, biar menikmati yang bagus ini," ungkapnya.

Baca Juga: Jelang Libur Akhir Tahun, Pengamat Prediksi Inflasi Pangan Terjaga
Pangan Lokal Jadi 'Jurus' Indonesia Hadapi Krisis Pangan Global

Disisi lain, Andreas meminta agar pemerintah mengkaji ulang penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) agar lebih dinikmati petani kecil.

"Perbaiki pola penyaluran KUR, karena paling penting bagaimana dia bisa diakses petani kerja, bukan middle men, petani dengan penggilingan padi atau UMKM. Petani yang on farm yang bisa menikmati KUR kurang dari 1 persen," pungkasnya.