Sudah 3 Bulan Petani diJawa Timur Kesulitan Dapat Pupuk Subsidi

Petani di Jatim kesulitan dapat pupuk subsidi. (Sariagri/Arief L)

Editor: Tatang Adhiwidharta - Jumat, 25 November 2022 | 12:45 WIB

Sariagri - Sudah hampir tiga bulan terakhir, para petani di Jawa Timur mengeluh karena kesulitan mencari pupuk subsidi. Salah satunya dikeluhkan Heri Kusmanto (45 tahun), Petani di Desa Sumberejo, Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan.

Heri menyebut, sejak September pupuk subsidi, khususnyanya Urea dan SP 36 sulit didapatkan. Mengingat, saat ini sudah memasuki musim tanam pertama.

“Padahal saat ini sudah memasuki musim tanam pertama, sementara yang tersedia baru ada Phonska dan itu digunakan untuk pupuk kedua,” keluh Heri Kusmanto kepada Sariagri.

Akibat kesulitan mendapat pupuk subsidi ini, ia terpaksa membeli pupuk non subsidi yang harganya sangat mahal. Sementara, menurutnya pupuk subsidi di kelompok tani kosong sedangkan di Dinas Pertanian Lamongan baru ada awal tahun mendatang

Keluhan Senada juga disampaikan Wiyoso, petani jagung di Desa Kenongorejo, Kecamatan Bringin, Kabupaten Ngawi. Akibat kesulitan mendapatkan pupuk, tanaman jagung miliknya tidak bisa berkembang maksimal.

“Saat tanam pupuk tiba-tiba langka. Jangankan yang subsidi, yang non subsidi pun juga kosong. Akibatnya tanaman jagung saya jadi kerdil seperti ini,” ujarnya.

Kesulitan mendapatkan pupuk juga dirasakan para petani di Jember, hingga membuat salah seorang petani bernama Jumantoro asal Kecamatan Jelbuk melakukan aksi protes dengan menggelar demo tunggal beberapa waktu lalu.

Saat itu Jumantoro mengayuh sepeda miliknya dari rumah ke Gedung DPRD Jember, sejauh kurang lebih 10 Km. Ia membawa sekarung pupuk non subsidi untuk diserahkan kepada anggota DPRD Jember. Aksi itu sebagai bentuk protes kepada pemerintah, dengan adanya pembatasan sekaligus kelangkaan pupuk bersubsidi.

“Saya naik sepeda ontel dari rumah ke DPRD, untuk titip pesan bagi pak Presiden dan wakil rakyat dipusat. Bahwa dengan adanya kebijakan pencabutan pupuk subsidi dan kelangkaan pupuk ini, petani bukannya semakin berdaya, tapi semakin menderita,” kata Jumantoro kala itu.

Ia mencontohkan, harga pupuk Urea yang melambung saat ini sangat memberatkan petani. Sedangkan pupuk subsidi sulit dicari.

"Pupuk Urea non subsidi dari harga semula Rp225.000 per kuintal, kini menjadi Rp1,2 juta per kuintal ketika tidak ada subsidi. Pemerintah ini mau membunuh petani," teriaknya.

Merespons keluhan petani tersebut, Rudi Prasetyo Kabid Prasarana dan Sarana Pertanian, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Pemprov Jatim menjelaskan tidak ada kelangkaan pupuk bersubsidi di Jatim, tetapi yang ada perubahan terkait alokasi.

“Memang sejak bulan September 2022 kemarin ada perubahan tentang alokasi pupuk bersubsidi dengan dikeluarkannya Permentan 10 tahun 2022,” ujarnya.

Ia melanjutkan, kebijakan yang semula alokasi pupuk untuk 70 komoditas dikurangi menjadi 9 komoditas.

“Padi, jagung dan kedelai untuk komoditas utama. Bawang merah, bawang putih dan cabai untuk komoditas yang mengendalikan inflasi. Tebu, cokelat dan kopi untuk komoditas pendukung ekspor perkebunan,” jelas Rudi.

Selain itu, lanjutnya, pupuk bersubsidi yang sebelumnya ada enam jenis sekarang diubah menjadi hanya dua jenis yaitu Urea dan NPK.

“Yang disubsidi hanya Urea dan NPK, untuk Urea di tahun 2022 ini alokasinya hampir 100 persen. Sehingga untuk Urea tidak ada kelangkaan. Kalau NPK masih sekitar 46 persen dari total kebutuhan RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) yang dibutuhkan masyarakat,” paparnya.

Pengurangan tersebut, lanjut Rudi disebabkan oleh alokasi pemerintah yang terbatas. Demi menjaga ketahanan pangan, pemerintah memfokuskan memberikan subsidi pada komoditas yang mampu mendorong ekspor dan ketahanan pangan.

“Kalau subsidi kemarin ada 70 komoditas itu terlalu luas, sehingga diputuskan untuk fokus pada komoditas yang mampu mendorong ekspor kita dan ketahanan pangan. Ekspor yang meningkat, otomatis kita akan mendapatkan devisa, jadi arahnya kesana, tidak semua disubsidi dan harus ada yang diutamakan,” kata dia.

Sementara terkait petani yang tidak mendapatkan pupuk bersubsidi, Rudi menyebut hal itu disebabkan oleh tiga faktor.

“Yang pertama karena lahannya yang lebih dari dua hektar. Kedua, petani tersebut tidak tergabung dalam kelompok tani. Ketiga, di luar sembilan komoditas yang disebutkan dalam Permentan 10, petani tidak diizinkan mendapatkan pupuk bersubsidi,” tuturnya.

Terkait adanya keresahan petani terhadap kelanggaan pupuk bersubsidi, Rudi menyebut cara penebusan pupuk belum terkomunikasikan dengan baik kepada para petani.

“Permentan baru keluar sekitar bulan September, mungkin sebagian kecil petani belum terkomunikasikan. Penyuluh sudah menyusun RDKK untuk kebutuhan tahun 2023 mertinya mereka mendata perpetanu dan mestinya sudah dikomunikasikan. Yang belum terkomunikasikan bagaimana cara penebusannya,” ujarnya.

Penebusan pupuk bersubsidi dapat dilakukan dengan dua cara, yakni menggunakan kartu tani atau jika belum memiliki kartu tani, dapat menggunakan KTP dan memberikan rencana kebutuhan kelompok.

Rudi berharap, dengan adanya kebijakan baru yakni Permentan 10 tahun 2022 tersebut, para petani dapat mulai memahami kondisi perekonomian pemerintah.

“Kami harap kepada teman-teman petani di daerah, tolong mulai memahami kondisi perekonomian pemerintah masih kurang baik. Sehingga subsidi masih belum bisa memenuhi semua harapan petani kita,” ucapnya.

Baca Juga: Sudah 3 Bulan Petani diJawa Timur Kesulitan Dapat Pupuk Subsidi
Kasihan, Petani Daerah Ini Kesulitan Dapat Pupuk Bersubsidi

Dia mengimbau agar petani dapat menggunakan pupuk organik sebagai alternatif yang bisa menggantikan posisi penggunaan pupuk an-organik.

“Diharapkan kelompok tani bisa segera menyerap pupuk bersubsidinya, agar di akhir tahun bisa terserap 100 persen. Dimohon teman-teman tidak melakukan demo tani, karena memang ketentuan sudah dibuat oleh pemerintah, tolong bantu pemerintah dalam mengatasi permasalahan pupuk ini,” pungkasnya. 

Video Terkait