Tolak Rencana Impor Beras, Petani 'Sentil' Kinerja Badan Pangan Nasional

Ilustrasi padi. (Foto: Unsplash)

Penulis: Rashif Usman, Editor: Dera - Rabu, 23 November 2022 | 12:45 WIB

Sariagri - Serikat Petani Indonesia (SPI) menolak adanya importasi beras yang rencananya akan dilakukan oleh Perum Bulog. Langkah impor beras sebelumnya diambil sebagai ancang-ancang jika pasokan menipis.

Ketua Umum Serikat Petani Indonesia Henry Saragih mengatakan sesuai dengan Undang-undang (UU) Pangan Nomor 18 Tahun 2012, pemerintah tidak boleh impor pangan sepanjang produksi pangan bisa disiapkan di dalam negeri.

"Hari ini, produksi pangan, dalam hal ini beras, menurut Kementan produksinya cukup sampai akhir tahun 2022. Jadi ya tidak bisa impor beras. Masalahnya sekarang menurut Bulog, cadangan beras di Bulog tidak memenuhi jumlah yang jadi patokan pemerintah yakni 1,2 juta ton. Bulog belum memenuhinya. Ini kekeliruan. Bulog harus andalkan beras yang ada di tengah-tengah masyarakat," kata Henry dalam siaran persnya, dikutip Rabu (23/11).

Henry menyampaikan bahwa sampai hari ini baru mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Cadangan Pangan Pemerintah (CPP), dan bukan mengeluarkan cadangan pangan nasional.

"Jadi yang dihitung Bulog adalah cadangan pangan yang ada di pemerintah pusat yaitu Bulog. Belum dihitung bagaimana cadangan pangan yang ada di pemerintah daerah, baik itu provinsi, kabupaten, dan kota. Berapa sesungguhnya beras ada yang disimpan di pemerintahan-pemerintahan daerah, persisnya," katanya.

"Dan belum dihitung cadangan pangan yang ada di tengah-tengah masyarakat, betulkah beras yang disebut surplus ada di tengah masyarakat petani, atau justru berada di tangan perusahaan besar, korporasi swasta besar beras, kita nggak tau, ada pemainnya atau tidak. Jadi tidak ada penjelasan, dengan tidak ada kebijakan pemerintah soal cadangan pangan daerah dan masyarakat," lanjutnya.

Baca Juga: Tolak Rencana Impor Beras, Petani 'Sentil' Kinerja Badan Pangan Nasional
Bulog Sulit Menyerap Beras Petani, Ternyata Ini Penyebabnya

Lebih lanjut, Henry menegaskan bahwa rencana impor beras menjadi tanda belum maksimalnya kerja Badan Pangan Nasional (Bapanas). Padahal menurutnya, Bapanas memiliki otoritas dalam urusan cadangan pangan dan memiliki mandat untuk menentukan kebijakan cukup kurangnya pangan, impor atau tidak.

"Jadi Bapanas belum melakukan otoritasnya, inilah kelemahannya sehingga masih menjadi simpang siur, polemik impor atau tidak impor, sayang sekali, sudah ada Bapanas. Bapanas idealnya untuk mengatasi problematik seperti ini," pungkasnya.