Dianggap Gagal, Pemerintah Diminta Setop Food Estate Balik ke Pangan Lokal

Editor: Reza P - Minggu, 2 Oktober 2022 | 08:00 WIB

Sariagri - Dalam berbagai kesempatan Presiden Jokowi terus mengingatkan bahaya krisis pangan yang melanda dunia termasuk Indonesia. Presiden Jokowi juga menekankan sejumlah langkah antisipasi agar Indonesia terhindar dari krisis pangan yang dapat berdampak kepada stabilitas nasional.

Ketua DPP PKS Bidang Tani dan Nelayan, Riyono, mengatakan bahwa kondisi pangan nasional terbilang aman dan stabil. Kebutuhan pangan masyarakat bisa terpenuhi bahkan hingga beberapa waktu ke depan. 

"Saat ini secara teori berkecukupan. Beras di Bulog ada 2 juta ton sebagai beras cadangan yang bisa digunakan untuk hal-hal khusus, termasuk bencana dan kelaparan," paparnya dalam keterangannya, Jakarta, Sabtu (1/10).

Riyono menambahkan jika kondisi pangan dunia memang sedang dalam kondisi yang tidak baik. Perang Ukraina dan Rusia memicu kerawanan pangan tinggi. FAO memperkirakan perang di Ukraina meningkatkan jumlah orang kekurangan gizi hingga 13 juta orang tahun ini dan bertambah 17 juta orang lagi pada 2023.

"Sebenarnya krisis pangan global ini juga ada peran kegagalan PBB khususnya FAO yang tidak mampu menjaga distribusi pangan global, liberalisasi perdagangan membuat pangan terkonsentrasi di negara-negara maju. Akibatnya, negara berkembang dan miskin akan semakin parah kondisinya, Sri Lanka korbannya," tambah Riyono.

Riyono menilai jika Indonesia bisa mengatasi krisis pangan ini pertama dengan memperkuat pangan lokal. 

“Pangan lokal kita cukup untuk kondisi darurat, Indonesia memiliki 77 jenis pangan sumber karbohidrat, 75 jenis pangan sumber protein, 110 jenis rempah dan bumbu, 389 jenis buah-buahan, 228 jenis sayuran, 26 jenis kacang-kacangan, dan 40 jenis bahan minuman. Krisis pangan banyak dipengaruhi oleh ketersedian sereal yang berupa gandum-ganduman,” paparnya.

Kedua, pemerintah diminta menghentikan program Food Estate yang terbukti gagal dan justru merusak keseimbangan lahan dan menghabiskan anggaran.

Menurut catatan PKS, Riyono menjabarkan bahwa pada periode pertama Presiden Jokowi membuat program cetak sawah baru dengan luasan 1 juta hektare dengan biaya hampir Rp6 triliun. Namun program ini dianggap gagal terlaksana karena hanya terealisasi 500.000 hektare.

Perlu diketahui rencana anggaran biaya (RAB) konstruksi cetak sawah pada 2016 bagi 138 kabupaten sebesar Rp16 juta per hektare, serta khusus untuk daerah Maluku dan Papua sebesar Rp19 juta per hektare.

"Food estate jelas gagal dan seharusnya tidak perlu diteruskan, fokus kembali kepada pangan lokal untuk antisipasi krisis pangan," tegasnya.