Meski Urea dan NPK, Petani Sambut Baik Aturan Penyaluran Pupuk Bersubsidi

Ilustrasi pupuk subsidi. (Antara)

Editor: Tatang Adhiwidharta - Rabu, 10 Agustus 2022 | 21:30 WIB

Sariagri - Petani yang tergabung dalam Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) "Margo Sugih" Desa Kalijaran, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, menyambut baik aturan baru yang dikeluarkan Menteri Pertanian terkait dengan penyaluran pupuk bersubsidi.

"Aturan baru tersebut sangat membantu petani, sehingga penyaluran pupuk bersubsidi dapat lebih tetap sasaran meskipun sekarang yang disubsidi hanya Urea dan NPK," kata Ketua Gapoktan "Margo Sugih" Priyatno (47) di Desa Kalijaran, Kecamatan Maos, Kabupaten Cilacap, Rabu.

Menurut dia, mayoritas anggota Gapoktan "Margo Sugih" merupakan petani kecil yang luas lahannya kurang dari 2 hektare. Selain itu, banyak pula yang merupakan buruh tani yang menggarap lahan dengan cara menyewa sawah dari orang lain.

"Memang ada petani yang memiliki lahan lebih dari 2 hektare ingin mendapatkan pupuk bersubsidi, namun saya tolak dan saya sarankan untuk beli pupuk nonsubsidi," katanya.

Terkait dengan kebutuhan pupuk bersubsidi bagi anggota Gapoktan "Margo Sugih", Priyatno mengatakan untuk Urea sekitar 20 ton dan NPK sekitar 50 ton.

Menurut dia, pupuk bersubsidi yang langsung diambil dari kios pupuk lengkap (KPL) itu dialokasikan untuk seluruh anggota Gapoktan, baik yang sudah memiliki Kartu Tani maupun yang belum memilikinya.

"Dengan catatan dari pihak Penyuluh Pertanian yang melakukan pendampingan menyatakan bahwa ini (petani yang belum memiliki Kartu Tani, red.) sedang membuat Kartu Tani," katanya.

Ia mengatakan hal itu disebabkan kebutuhan pupuk bersubsidi dari petani yang belum memiliki Kartu Tani sudah masuk dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Dalam hal ini, yang membuat RDKK bukanlah Penyuluh Pertanian melainkan kelompok tani berdasarkan kebutuhan pupuk dari masing-masing anggota sesuai dengan luas lahannya.

"RDKK tersebut kemudian kami usulkan ke PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan), selanjutnya diajukan ke Dinas Pertanian. Itu karena belum semua petani memiliki Kartu Tani, sehingga kami tetap harus bertanggung jawab terhadap kebutuhan mereka," kata Priyatno.

Sementara itu, anggota Kelompok Wanita Tani (KWT) "Trubus" Desa Kalijaran, Jumiati (50) menilai kebijakan penyaluran pupuk bersubsidi hanya untuk petani yang memiliki lahan maksimal 2 hektare akan membantu para buruh tani yang selama ini menyewa lahan garapan.

Dia mengaku kasihan terhadap nasib buruh tani yang selama ini harus mengeluarkan biaya tinggi untuk memroduksi padi. Dalam hal ini, sewa lahan seluas 0,7 hektare di Kalijaran saat sekarang mencapai Rp9 juta sekali tanam, sedangkan produksinya mencapai Rp5 juta.

"Ya kalau hasil produksi padinya bisa dijual hingga Rp18 juta, berarti masih punya keuntungan sebesar Rp4 juta. Oleh karena itu, aturan baru penyaluran pupuk bersubsidi dapat membantu para buruh tani," katanya.

Terkait dengan pupuk lainnya yang tidak lagi disubsidi, dia mengharapkan adanya pendampingan kepada petani jika pemerintah berencana mengarahkan mereka untuk menggunakan pupuk organik nonsubsidi.

Seperti diketahui, pemerintah telah mengeluarkan aturan baru penyaluran pupuk bersubsidi yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penebusan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian.

Baca Juga: Meski Urea dan NPK, Petani Sambut Baik Aturan Penyaluran Pupuk Bersubsidi
Polri Ungkap Kasus Penyelewengan Pupuk Subsidi, Begini Cara Mafia

Dalam Permentan tersebut terdapat beberapa ketentuan, antara lain petani yang tergabung ke dalam kelompok tani yang telah terdaftar berhak mendapatkan pupuk bersubsidi selama melakukan usaha tani subsektor tanaman pangan, holtikultura dan atau perkebunan dengan lahan paling luas 2 hektare per musim tanam.

Selain itu, pupuk bersubsidi diperuntukkan untuk sembilan komoditas pokok dan strategis, yakni padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, tebu rakyat, kopi dan kakao. Sedangkan jenis pupuk bersubsidi yang diberikan kepada petani berupa Urea dan NPK.

Video Terkait