Ini Strategi Polri dalam Mencegah Penyelewengan Pupuk Subsidi

Diskusi publik Peran Polri dalam Melindungi Stabilitas Distribusi Pupuk Nasional, di Jakarta (Arif Ferdianto)

Penulis: Arif Ferdianto, Editor: M Kautsar - Selasa, 2 Agustus 2022 | 21:00 WIB

Sariagri - Banyaknya kasus penyelewengan distribusi pupuk tentu menyisakan derita bagi para petani. Di mana mereka kerap kesulitan mendapatkan pupuk dan harus membelinya dengan harga yang cukup tinggi.

Polisi Republik Indonesia (Polri) mengungkap beberapa modus yang digunakan oknum mafia pupuk untuk melakukan penyelewengan di antaranya mengganti kantong pupuk subsidi menjadi kantong pupuk non-subsidi (repackaging).

Kanit 2 subdit 1 Dittipidter Bareskrim Polri, AKBP Edi Sulistiyono menyebutkan beberapa langkah Polri dalam melakukan pengawasan pupuk subsidi tersebut. Langkah tersebut di antaranya mendata secara periodik terhadap produsen, distributor, dan petani.

“Kemudian pelaksanaan sosialisasi guna menegakkan temuan masyarakat agar lebih selektif dalam memilih pupuk yang dipakai,” ujar Edi dalam diskusi publik Peran Polri dalam Melindungi Stabilitas Distribusi Pupuk Nasional, di Jakarta, Selasa (2/8/2022).

Edi mengatakan, pengawasan secara menyeluruh dari jalur distribusi produsen hingga sampai ke petani atau konsumen.

“Kemudian yang paling terakhir adalah upaya gakkum (penegak hukum), upaya gakkum dalam hal ini berdasarkan kebijakan pak Kapolri adalah terkait restoration justice, jadi pemidanaan adalah upaya paling terakhir,” imbuhnya.

Baca Juga: Ini Strategi Polri dalam Mencegah Penyelewengan Pupuk Subsidi
Pupuk Subsidi Dinilai Belum Tepat Sasaran, Ini Saran UGM

Selain itu, kata Edi, ada beberapa strategi terkait dengan jalur pengembangan dan pengadaan, di mana pihaknya mengerahkan anggota di wilayah untuk melakukan monitoring, evaluasi sekaligus koordinasi.

“Bicara gakkum, kita adalah payung hukum otomatis terkait dengan sistem budidaya pertanian, kemudian ada undang-undang terkait perlindungan konsumen dan KUHAP dan KUHP,” terangnya.

Video Terkait