Bantah Pangkas Alokasi Pupuk Subsidi, Ini Penjelasan Mentan

Ilustrasi - Pupuk subsidi. (Antara)

Editor: Dera - Sabtu, 23 Juli 2022 | 08:00 WIB

Sariagri - Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo membantah telah mengurangi jumlah pupuk subsidi. Pihaknya justru menyebut jika jumlah alokasi sebanyak 9 juta hektare lahan ditambah menjadi 12 juta hektare. 

"Tentunya dengan alokasi sebanyak itu cukup. Hanya saja yang memang ada pengurangan jenis pupuknya dari semua ada enam jenis menjadi dua jenis, yakni pupuk Urea dan NPK," ujarnya di sela-sela memberikan sambutan saat mengunjungi vaksinasi PMK di Pasar Hewan Ketitang, Grobogan, Jumat (23/7). 

Dirinya menambahkan, ketika penggunaan pupuk Urea yang bertujuan menyuburkan tanaman dan NPK untuk butiran atau isi padi masih harus ditambah dengan pupuk cair dan lainnya, silakan dengan difasilitasi pemerintah melalui kredit usaha rakyat (KUR) yang juga mendapatkan subsidi pemerintah.

Lebih lanjut Syahrul berkelakar, jika di dunia subsidi untuk pupuk dicabut lantaran adanya perang antara Ukraina dengan Rusia. Pasalnya, bahan baku fosfat dan kalium potas sumbernya dari Ukraina sehingga harganya naik tiga kali lipat dan pupuk di dunia masuk krisis ketiga.

Oleh karena itu, pupuk yang disubsidi adalah yang bisa diproduksi sendiri oleh rakyat tidak lagi diberi subsidi, sehingga jumlah yang menerima pupuk bersubsidi juga lebih banyak. Sementara anggaran untuk pupuk subsidi sebesar Rp25 triliun, sehingga jumlahnya bertambah besar.

Baca Juga: Bantah Pangkas Alokasi Pupuk Subsidi, Ini Penjelasan Mentan
Dinilai Tak Capai Target, CIPS Usul Dilakukan Reformasi Subsidi Pertanian



"Alhamdulillah sudah dibayar oleh Presiden, cuman jenisnya dikurangi. Yang kemarin merembes ke mana-mana sekarang tidak boleh lagi," ujarnya

Seperti diketahui, sebelumnya Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jember meminta aturan pencabutan subsidi untuk tiga jenis pupuk yakni ZA, SP-26 dan organik ditinjau ulang karena sangat memberatkan petani.

SUbsidi tiga jenis pupuk yakni ZA, SP-26 dan organik sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No. 10 tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian dicabut.

"Terbitnya Permentan No. 10 akan sangat merugikan petani, apalagi jelas pembatasan jenis pupuk yang disubsidi hanya pada urea dan NPK," kata Ketua HKTI Jember Jumantoro,  di Jember, Rabu (20/7). 

Video Terkait