Laporan Khusus: Pembatasan Pupuk Subsidi, Ini Dampaknya Bagi Petani

Pembatasan Pupuk, Apa Dampaknya. (Foto: Faisal Fadly/Sariagri)

Editor: Arif Sodhiq - Jumat, 22 Juli 2022 | 13:30 WIB

Sariagri - Di tengah meningkatnya harga bahan baku pupuk di tingkat global dan sebagai dampak situasi geopolitik dunia, pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) mengeluarkan peraturan pembatasan pupuk bersubsidi. Pembatasan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian, pada 8 Juli 2022.

Pembatasan pupuk bersubsidi ini menyisakan dua jenis pupuk saja yaitu Urea dan NPK untuk 9 komoditas tanaman di antaranya padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, tebu rakyat, kakao dan kopi. Sebelumnya pupuk subsidi mencakup Urea, NPK, SP-36, ZA dan pupuk organik mencakup 70 komoditas tanaman.

Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementan, Ali Jamil mengatakan pembatasan pupuk subsidi dilakukan sabagai dampak kenaikan harga pupuk dunia akibat perang Rusia-Ukraina. Selain itu, Penghentian ekspor fosfat Cina dan kelangkaan kalium di pasar global turut menjadi penmicu kenaikan harga pupuk.

“Kenaikan harga energi baik minyak maupun gas turut berdampak kepada kenaikan harga pupuk global, mengingat salah satu bahan baku pupuk mengalami kenaikan sehingga mengerek harga pupuk dunia,” ujarnya dalam konpers.

Dia menjelaskan pembatasan pupuk bersubsidi telah melalui proses rekomendasi dari Panitia Kerja (Panja) Pupuk Komisi IV DPR RI. Selain itu, dalam distribusinya pupuk bersubsidi akan menggunakan data spasial agar lebih tepat sasaran.

Pupuk subsidi diperuntukan bagi petani dengan lahan maksimal dua hektare setiap musim tanam dan harus tergabung dalam Kelompok Tani serta terdaftar dalam Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian (Simluhtan). Penetapan alokasi pupuk subsidi dimulai dari tingkat pusat yaitu Kementan, kemudian provinsi (gubernur) dan kabupaten/kota ditetapkan bupati/wali kota.

“Ini perbaikan sistem yang mengarah pada kemudahan, keterbukaan dan ketransparanan dari penggunaan pupuk subsidi. Harapan kita dengan perbaikn ini tidak lagi seperti sebelumnya yang langsung petani mengusulkan,” tandasnya.

Pada tahun 2022 anggaran pemerintah untuk pupuk subsidi sebesar Rp25 triliun yang akan dimanfaatkan sebanyak 16 juta petani. Anggaran itu akan dialokasikan untuk pupuk subsidi sekitar 8,87 juta ton - 9,55 juta ton.

Anggota Komisi IV DPR RI Darori Wonodipuro mengatakan pembatasan pupuk bersubsidi dilakukan karena sebelumnya rata-rata realisasi pupuk subsidi yang diterima petani hanya 35 persen.

“Kenapa dua jenis itu saja berdasarkan Panja Komisi IV, Komisi IV sepakat karena selama ini realisasi pupuk rata-rata hanya 35 persen kepada petani, dengan adanya dua jenis pupuk NPK sama Urea itu akan bisa naik masing-masing bisa 70 persen,” katanya.

Menurut dia, pembatasan pupuk subsisdi akan memudahkan pemerintah dalam mengontrol arus pupuk dan menghindari penyalahgunaan hingga di tingkat petani.

“Kalau dulu penyalurannya dari awalnya bagus tapi sudah sampai kabupaten ke bawahnya itu macam-macam perlakuannya. Bahkan para penyalur pun menyalahgunakan kartu tani,” terangnya.

Ilustrasi- Pupuk Bersubsidi. (Antara)
Ilustrasi- Pupuk Bersubsidi. (Antara)

Dengan hanya dua jenis pupuk subsidi, lanjut Darori, volume pupuk yang akan disalurkan lebih besar. Hal ini karena besaran anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk pupuk subsidi tetap.

“Jumlahnya ke petani lebih besar volumenya, karena anggarannya untuk dua itu (Urea dan NPK) yang dulu dibagi-bagi beberapa jenis pupuk. Jadi petani yang selama ini mengeluh tidak dapat pupuk rata-rata tiap kabupaten ada yang 40 persen, 30 persen, 60 persen, karena urea adalah pupuk pokok nanti semuanya akan dapat,” katanya.

Darori menilai pendistribusian pupuk subsidi dengan menerapkan digitalisasi akan meminimalisir penyelewengan.

“Yang namanya orang nyeleweng ada tapi ini seminimal mungkin dengan berbagai variasi cara penyalurannya, dengan digitalisasi ini akan lebih baik,” tambahnya.

Dampak pembatasan pupuk subsidi

Pengamat sekaligus Direktur Center of Economics and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira mengkritik kebijakan pembatasan pupuk subsidi yang diterapkan pemerintah. Menurut dia, seharusnya bukan jumlah komoditas dan pupuk yang dibatasi melainkan penambahan alokasi anggaran subsidi pupuk.

“Idealnya bukan mengurangi jumlah komoditas yang diberi pupuk subsidi dan pembatasan jenis pupuk, tapi penambahan alokasi anggaran subsidi pupuk. Petani rakyat di luar sembilan komoditas juga menghadapi biaya input produksi pertanian,” katanya melalui keterangan tertulis kepada Sariagri.id.

Bhima mengingatkan saat ini harga jual ekspor maupun konsumen tengah mengalami penurunan. Untuk itu, kata dia, petani membutuhkan dukungan dari pemerintah dalam meringankan biaya produksi.

“Sementara dari harga jual ekspor maupun konsumen mulai alami penurunan, sehingga petani pun butuh suport subsidi pupuk untuk ringankan beban produksi,” katanya.

Bhima menyebutkan penerapan kebijakan pembatasan pupuk subsidi akan berdanpak pada penurunan tingkat kesejahteraan rumah tangga petani, meningkatkan
alih profesi dan melemahkan devisa ekspor pertanian.

Ilustrasi  a target='_BLANK' href='//sariagri.id/tags/37339/sawah'Sawah/a  (Unsplash)
Ilustrasi Sawah (Unsplash)

Pembatasan pupuk bersubsidi juga akan berpengaruh terhadap regenerasi petani. Menurut dia, jika tujuan pembatasan pupuk bersubsidi untuk mempermudah pengawasan penyalurannya, yang perlu dilakukan hanya memperbaiki data penerima.

“Sekarang bagaimana mau mendorong regenerasi petani di luar tanaman pangan kalau subsidi pupuknya dipangkas? Padahal kalau isunya soal pengawasan, ya tinggal perbaikan data saja bukan mencabut subsidi,” katanya.

Bhima menyarankan agar kebijakan itu ditinjau kembali karena ruang fiskal untuk mendorong subsidi pupuk masih terbuka lebar. Salah satunya, menurut dia, dengan menggeser alokasi dana infrastruktur hingga realokasi anggaran PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) yang belum terserap.

Pembatasan pupuk subsidi tidak memihak petani

Yugiantoro, petani cabai rawit merah di Kabupaten Malang, Jawa Timur menilai kebijakan pengurangan jenis pupuk subsidi tidak memihak kepada petani.

"Karena biaya petani itu sangat besar. Tidak hanya untuk pupuk. Sewa lahan dan pestisida sekarang sangat mahal," ungkapnya saat dihubungi Sariagri.id.

Dia mengatakan kebutuhan pupuk untuk tanaman hortikultura seperti cabai membutuhkan banyak jenis pupuk, tidak hanya sekadar pupuk Urea dan NPK.

"Jadi kalau yang disubsidi hanya Urea dan NPK Phonska saja saya sendiri kurang setuju. Sedangkan untuk dua jenis pupuk itu saja sekarang sangat sulit mendapatkannya," keluhnya.

Melalui Permentan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian, pemerintah memutuskan hanya mengalokasikan pupuk subsidi untuk 9 komoditas antara lain padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, tebu rakyat, kopi, dan kakao. Sedangkan tanaman hortikultura seperti sayuran tidak termasuk yang mendapatkan pupuk subsidi.

Andi Burdah Zawahir, petani pakcoy di Cipanas, Jawa Barat juga menyayangkan kenijakan pemerintah yang hanya mensubsidi pupuk untuk 9 komoditas. Seharusnya, lanjut dia, pemerintah juga memperhatikan nasib petani hortikultura jenis sayuran. Harga input pertanian seperti pupuk dan pestisida terus melonjak, sementara harga jual sayuran cenderung fluktuatif.

"Seharusnya tidak dibatasi hanya di komoditas itu saja," katanya.

Andi mengaku selama ini kenyataan di lapangan petani membeli pupuk dengan harga tinggi. Sementara alokasi pupuk subsidi menggunakan kartu tani tidak mencukupi kebutuhan pupuk petani.

"Pupuk ini pada realitanya petani beli dengan harga yang mahal, karena kartu penyaluran pupuk itu sendiri tidak cukup," katanya.

Ilustrasi tanaman cabai. (pixabay)
Ilustrasi tanaman cabai. (pixabay)

Tarsono, petani padi asal Indramayu, Jawa Barat lebih setuju jika pupuk subsidi dihapus total. Alasannya selama ini penyalurannya banyak menuai permasalahan hingga permainan mafia yang menjual di atas harga HET.

"Sebenarnya pemerintah tujuannya bagus, cuma pada praktiknya di lapangan itu ya seperti itu. Mending dihapus aja sekalian, daripada harga subsidi tapi dijual mahal," katanya.

Dibanding subsidi pupuk, dia meminta pemerintah memberikan subsidi harga panen petani dengan harga lebih tinggi. Dia berharap Bulog bisa menyerap gabah petani dengan harga tinggi misalnya Rp7.000 per kilogram gabah basah panen.

"Karena pupuk tidak disubsidi, tetapi harga jual panen mahal saya rasa itu lebih adil," harapnya.

Selama ini, kata Tarsono, petani padi mendapat jatah pupuk subsidi sekitar 200 kilogram Urea per hektare per musim tanam. Sementara NPK Phonska hanya disalurkan 2 karung atau 1 kuintal sekali dalam setahun.

Menurut dia, Urea 200 kilogram per hektare padi, sudah mencukupi. Namun, terkadang petani merasa masih kurang sehingga menambahkan pupuk non subsidi untuk tanaman padinya.

Baca Juga: Laporan Khusus: Pembatasan Pupuk Subsidi, Ini Dampaknya Bagi Petani
Dinilai Tak Capai Target, CIPS Usul Dilakukan Reformasi Subsidi Pertanian

Tarsono mendukung digitalisasi dalam penyaluran pupuk subsidi. Tetapi, perbaikan data penerima pupuk subsidi sangat penting guna meminimalisir masalah di lapangan.

"Terkait dengan data yang utama, karena menurut saya data penerima ini masih acak-acakan. Pemerintah harus merapikan data-data tersebut. Mau-tidak mau harus kerja keras merapikan data yang begitu luasnya se Indonesia, dan tidak ada kongkalikong dengan mafia pupuk," pungkasnya.

Tim Lapsus:

Penulis: Arif Ferdianto

Editor: Arif Sodhiq

Riset: Putri Ainur Islam

Grafis: Faisal

Video Terkait